-->
    |

Diskusi Daring FKPPPN, Wamen Desa: Seluruh Kompomen Masyarakat Bersatu Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Faktanews.id - Forum Koordinasi Pengendalian Percepatan Pembangunan Nasional (FKPPPN) mengadakan diskusi online (daring) lanjutan dalam merespon penyebaran Covid19 di Indonesia, Senin (11/5/2020). Kali ini , topik yang diangkat yaitu Persiapan Desa Menghadapi Puncak Covid19.

Dalam diskusi daring tersebut tampak hadir Budi Arie Setiadi (Wakil Menteri Desa , PDTT RI), Gus Yaqut Cholil Qoumas (DPR-RI 2019-2024/Ketua Umum PP GP Anshor), Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa/Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP KNPI) dan Chrisman Damanik (Pengamat dan Praktisi Hukum).

Pada diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Budi Arie mengawali diskusi dengan menyampaikan akan sangat beresiko apabila tradisi mudik lebaran masih dijalankan oleh masyarakat pada masa covid 19. Sangat memungkinkan penyebaran covid19 bergeser dari kota menuju desa dan peluang  masyarakat desa terpapar covid19 dengan jumlah yang sangat besar bisa terjadi. Dengan demikian resiko yang dihadapi ialah terganggunya struktur sosial dan struktur ekonomi di desa.

Lanjut Budi, dalam paparannya, kemendes telah mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka merespon pandemi covid19 di desa yaitu Penanganan Kesehatan Warga dengan Kebijakan Desa Tanggap Covid19, Jaring Pengaman Warga Miskin dengan Kebijakan BLT Dana Desa dan Kebangkitan Ekonomi Desa dengan Kebijakan Padat Karya Tunai Desa.

Kemudian, Wamendes juga menyampaikan bahwa dalam hal membantu penanganan dan pengendalian penyebaran covid19 di desa, Relawan Desa Lawan Covid juga dibentuk disetiap desa dengan dukungan seluruh komponen masyarakat desa termasuk juga kepala desa dengan salah satu tugasnya ialah melakukan edukasi dan bersama-sama mengejawantahkan semangat solidaritas dan gotongroyong.

Kemudian , wamendes juga mengingatkan agar dalam penyaluran bantuan pemerintah Kepala desa diharapkan transparan dan akuntable.

“saya berharap seluruh masyarakat ikut aktif dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat termasuk juga soal data. Kemudian, jangan sampai tersandung masalah akuntabilitas dan transparansi masalah bantuan sosial ini. Ini perintah Pak Presiden lo” ungkap Budi.

Senada dengan Wamendes, Chrisman Damanik menyampaikan pandangannya bahwa solidaritas dan gotongroyong masyarakat dengan pemerintah dalam menghadapi covid sangat diperlukan. Chrisman pun menuturkan, pengawasan dan data tentang masyarakat terkena dampak sangat penting supaya tidak ada tumpang tindih dan untuk itulah peran bersama sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, Chrisman pun memberikan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan covid19 di Indonesia.

“semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menangani covid ialah itikad baik dari pemerintah kepada masyarakat. Saya meyakini sekali bahwa tidak ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menghendaki adanya penyalahgunaan keuangan negara. Kalaupun ada pihak yang mau memanfaatkan itu dengan mencari-cari celah, yah kita masih percaya pada proses hukum yang berlaku di Indonesia” Kata Chirsman.

Selanjutnya, Gus Yaqut bepandangan bahwa dalam hal menghadapi covid19 pemerintah tidak boleh berangggapan bahwa ini hanyalah urusan negara semata. Dia (Gus Yaqut) menekankan agar keterlibatan seluruh ormas dan organisasi kepemudaan yang berbasis keagamaan, kedaerahan dan lainnya dilibatkan secara aktif dalam melawan penyebaran covid19. Selainitu, Gus yaqut juga mengingatkan pemerintah tentang adanya kerawanan pangan sebagaimana GP Anshor melihat perkembangan dari berbagai daerah.

“Pemerintah mesti mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang muncul di berbagai daerah, terutama kerawanan soal pangan. Yang harus diantisipasi adalah permainan harga bahan pangan yang melambung tinggi.” Terang Gus Yaqut.

Pada pemaparan terakhir, Ketua bidang Otonomi daerah DPP KNPI, Adnan P Ichsan yang juga sebagai Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat termasuk pula mengenai penyaluran bantuan dari Kementerian Desa kepada masyarakat di desa. Pemda Gowa juga telah melibatkan berbagai pihak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, salah satunya masyarakat di desa yaitu melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan membuat masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, Bupati Gowa juga menerangkan sedikit permasalahan yang kerap terjadi yaitu data.

“saat ini kita perlu melakukan konsolidasi emosional dan konsolidasi data. Sebab, masalah data ini kalau tidak dituntaskan dan di update bisa menimbulkan fitnah. Dengan adanya konsolidasi data maka akan terjadi singkronisasi data dari pemerintah pusat sampai ke daerah” jelas Adnan.

Diskusi yang dihadiri 90-an peserta, diakhiri dengan adanya kata penutup dari Sekjend FKPPPN Andi Junianto Barus. (ANS)

Komentar Anda

Berita Terkini