Andrianto Minta Wishnutama Berhenti Sebagai Menparekraf

Faktanews.id - Aktivis kemanusiaan dan Pergerakan Keadilan, Andrianto SIP meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengundurkan diri dari jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Andrianto, Wishnutama diketahui merangkap jabatan, sebagai Menteri dan Komisaris di Perusahaan Swasta PT. Tokopedia. Padahal, kata dia, seorang menteri dilarang merangkap jabatan.

"Aturannya begini, “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, Pasal 23 huruf b UU 39/2008 tentang Kementerian Negara," ujar Andrianto dalam keterangannya, Selasa (19/5/2020).

Menurut Andrianto, ada bukti Wishnutama merangkap jabatan. Hal itu, kata Andrianto dapat dilihat dari akta perubahan terakhir PT Tokopedia tertanggal 26 Desember 2019, nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0378502. PT Tokopedia terdaftar sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara Wishnutama dilantik sebagai menteri oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019.

"Berarti sudah jadi menteri, kemudian PT Tokopedia melakukan perubahan akta perseroan pada 26 Desember 2019 dan mengangkat menteri ini sebagai Jomisaris perseroan," katanya.

Disebutkan Andrianto, ada sanksi yang berlaku bagi menteri merangkap jabatan. Pada Pasal 24 ayat (2) huruf (d), menurut Andrianto, disebutkan bahwa Presiden dapat memberhentikan menterinya karena ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

"Menjadi krusial karena Tokopedia adalah 1 dari 8 perusahaan platform digital yang menjadi mitra resmi Kartu Prakerja -- tempat dilakukannya jual beli video pelatihan," beber Andrianto.

Lebih lanjut, Andrianto menambahkan bahwa berdasarkan data Manajemen Pelaksana, pada gelombang 1 dan 2, Tokopedia membukukan penjualan video pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp6,40 miliar (5,3%) -- bertengger di posisi 4 setelah Skill Academy by Ruangguru, Sisnaker, dan Pintaria.

"Dugaan melawan hukum pun semakin terang. Bagaimana bisa, perusahaan yang pengurusnya (komisaris) diduga melanggar aturan UU Kementerian Negara, terlibat dalam program pemerintah yang berbiaya Rp5,6 triliun ini?," tambahnya.

Presiden Jokowi, kata Andrianto, seharusnya cepat tanggap soal rangkap jabatan Wishnutama ini yang masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia mitra resmi Kartu Prakerja. Apalagi posisi Wishnutama terhitung telah 5 bulan merangkap jabatan tersebut.

"Dan apakah berkorelasi dengan pelibatan Tokopedia di project digital 5,6 triliun bersama 7 provider lainnya? Sengkarut ini mirip dengan Belva, Staf khusus Presiden yang ternyata merangkap Ceo Ruang Guru. Nah Belva sudah mundur. Karena Wishnutama selevel Menteri kata yang lebih tepat berhenti. Toh project 5,6 Triliun juga angka yang gurih," tutup Andrianto. (RF)