 |
| (Mendagri Tito Karnavian saat memaparkan materi pada diskusi "Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis Dan Bekualitas: Tantangan Dan Harapan" di Hotel Dharmawangsah, Jakarta Selatan) |
Diketahui, ada 270 Daerah yang bakal melaksanakan hajatan pesta demokrasi 2020 ini. Riciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Mendagri Tito ingin Pilkada serentak 2020 nanti berjalan sukses. Namun, kata dia, untuk mensukseskan Pilkada Serentak ini tidak mudah. Maka itu, diperlukan kerja ekstra dari berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan.
"Jadi suatu pemilihan itu kerja orkestra, bukan kerja satu elemen saja. Pengalaman saya selain Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolda yang cukup rawan di Papua 2 tahun, pengalaman saya sebagai Kapolri menjadi 3 tahun 3 bulan, paling tidak ada 6 stakeholder bekerja secara mampu menjalankan peran masing-masing sesuai yang diharapkan," ujar Mendagri Tito.
Enam stakeholder yang bisa mensukseskan Pilkada serentak yang dimaksud Mendagri Tito adalah:
"Kata netral itu saja itu nggak gampang untuk diterapkan, mudah diucapkan. Karena jaringan KPU itu jaringannya melibatkan jutaan orang. Sama juga dengan Bawaslu. Menyamakan satu mindset atau pikiran sekian juta orang itu nggak akan gampang. Betul di tingkat pusat permanen lembaganya, di tingkat kabupaten, provinsi peramnen. Tapi sampai ke bawahnya kelurahan, kecamatan TPS itu semua ad hoc. Ini kasih honor aja," tandas Mendagri Tito.
"Ini menbuat sementara godaan tinggi. Jadi nggak gampang saya kira untuk netral juga. Makanya ada beberapa penelitian menunjukan permasalahan yang paling pokok dalam pemilu itu rata-rata di faktor penyelenggara," katanya.
Kedua adalah kontestan, pasangan calon kepala daerah, partai politik, tim sukses dan grassroot pendukung. Menurut Mendagri Tito, pada prinsipnya adalah mereka harus bertanding secara sehat. Siap menang dan siap kalah.
"Tapi itu teori. Dalam prakatik ndak ada siap untuk kalah. Semuanya mau menang semua. Akibatnya menggunakan berbagai cara yang penting menang," papar Mendagri Tito.
Ketiga adalah unsur pemerintah. Menurut Mendagri Tito, pemerintah pusat maupun daerah juga menjadi unsur penting dalam mensukseskan Pilkada. Maka dari itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan data daftar potensial pemilih, anggaran dan lain-lain.
Keempat adalah terkait situasi keamanan dan ketertiban, terutama dalam sektor stabilitas politik. Namun kata Mendagri Tito, stabilitas politik ini tidak mudah karena ada beberapa kepala daerah yang menjadi kader Partai Politik. Mereka harus menjaga netralitas. Begitu juga ASN.
"Kalau khusus Kemendagri, kami sudah menyerahkan daftar potensial pemilih kepada KPU. Nanti KPU melakukan verifikasi. Kami mendampingi juga, validasi kami akan membantu. Kemudian anggaran kami sudah mendorong semua Pemda karena menggunakan anggaran APBD. Penyelenggara pemilu mengajukan anggaran, nanti liat, ini pun kadang-kadang tarik menarik, kenapa? kepala daerah bisa saja mengompori anggarannya 'eh lo bantu nanti ya calon saya ya, bla bla bla' kalau nggak anggarannya dilambatin, kalau nggak dikurangi nggak sesuai dengan pangajuan, ini nggak rasional. itu sering terjadi juga," katanya.
Adapun yang kelima adalah netralitas aparat keamanan. Aparat keamanan harus mempu membuat rencana pengamanan dengan baik, kandati hal itu tidak mudah.
Sementara kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak keenam, adalah media. Menurut Mendagri Tito, media harus bisa mendinginkan situasi, meskipun media merupakan sebuah industri yang saling berkompetisi satu sama lain.
"Semua (media) ingin mendapatkan rating sehingga bagi media adalah bad news adalah good news, good news is bad news. Kalau ada ribu-ribut berita, kalau adem-adem aja lancara aja aduh ini nggak menarik. Maka mendorong media untuk supaya mengedepankan NKRI kebangsaan, jangan mengorbankan kebangsaan dan kemudian potensi konflik dalam rangka untuk kepentingan rating untuk kepentingan untuk mendapatkan profit untuk medianya," katanya.
Dan kesekusesan Pilkada terakkhir adalah terkait partisipasi masyarakat. Mendagri Tito berharap partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak nanti cukup tinggi.
"Karena kalau setinggi mungkin siapapun yang terpilih akan mendapatkan legitimasi yang sangat kuat. Dukungan dorongan yang sangat kuat dari masyarakat. Coba bayangkan kalau cuma 30 persen yang terpilih jadi 70 persen nggak. Begitu terpilih dia didukung dari 30 persen hak pilih diapun dapat 15 persen mislanya. Artinya 80 an persen pasti melawan beliau. Maka partisipasi harus tinggi kedua juga tokoh (masyrakat harus menenangkan. Ini langkah ya g kita lakukan selain melakukan rapat koordinasi antara 6 unsur itu suapaya 270 pemilih ini bisa berlangsung dengan aman," katanya.
Untuk diketahui, diskusi publik ini diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebamgsaan (DPP PGK). Hadir pada kesempatan itu adalah Bursah Zarnubi, aktivis senior Hariman Serigar, Presiden Asis-Aftika Beni Pramola dan ratusan aktivis mahasiswa dan aktivis lintas generasi lainnya. (RF)
