"Kami juga menyiapkan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk digunakan para kepala daerah di seluruh wilayah yang terdampak wabah Covid-19," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (24/3).
Kemensos sebelumnya telah mengirimkan surat edaran kepada para gubernur, bupati dan walikota untuk menggunakan cadangan beras pemerintah sesuai kewenangan masing-masing kepala daerah. Apabila daerah merasa pasokannya kurang maka dalam hal ini dapat mengusulkannya kepada Kemensos.
"Apabila kurang dapat mengusulkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers.
Sebelumnya Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara mengatakan kenaikan indeks bantuan Program Sembako yang sudah ditetapkan menjadi sebesar Rp200.000 per Maret-Agustus 2020, dapat diperpanjang jika diperintahkan Presiden.
Pemerintah menambah bantuan Program Sembako dari Rp150.000 per bulan menjadi Rp200.000 yang ditujukan kepada 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan hingga Agustus 2020, sebagai salah satu upaya mengatasi dampak virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut Juliari juga menyampaikan penyaluran bantuan Program Sembako sudah berjalan di seluruh Indonesia dimulai di Bengkulu Utara.
Penambahan bantuan Program Sembako tersebut disampaikan Mensos, agar masyarakat di lapisan ekonomi paling bawah tidak terlalu merasakan dampak yang ditimbulkan akibat merebaknya virus corona.
Adapun Kementerian Sosial memperoleh sebesar Rp4,56 triliun untuk tambahan Program Sembako Rp50.000 per KPM tersebut. (RF)
