 |
| (Bursah Zarnubi saat menyampaikan pengantar diskusi "Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis Dan Berkualitas: Tantangan Dan Harapan" di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan) |
Menurut Bursah, urgensi untuk mewujudkan pilkada serentak yang demokratis dan berkualitas pada 2020. Apalagi, diketahui akan ada 270 Daerah yang bakal melaksanakan hajatan pesta demokrasi 2020 ini. Riciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
"Jadi urgensi mewujudkan pilkada yang demokratis dan berkualitas karena kita dalam beberapa tahun ini mengalami polemik yang cukup menggairahkan kehidupan berdemokrasi menyangkut konsekuensi-konsekuensi dari Pilkada selama ini. Baik itu pilkada langsung, pilkada melalui aggota DPRD yang dikritik banyak orang yang dianggap hanya mewakili kepentingan DPRD dan elit-elit politik lokal sehinga timbul UU untuk pemilihan langsung meletakkan kedulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara demokratis dan langsung," ujar Bursah.
Menurut Bursah, kurang berkualitasnya demokrasi dari Pilkada selama ini juga banyak disorot berbagai elemen. Misalnya, kata dia, terkait adanya money politic atau politik uang. Kemudian juga partai politik yang menentukan calon kepala daerah atau arah pilkada itu sendiri.
"Dan berbagai konsekuensi itu menimbulkan masalah dalam membangunn arsitektur atau desain pilkada kita yang kira-kira cukup memadai, bisa disesuaikan dengan tuntutan zaman dan aspirasi publik," tandas Bursah.
Tak sampai di situ, Bursah menambahkan adanya usulan dari pemerintah, yang diwakili Mendagri, terkait evaluasi sistem Pilkada. Disebutkan Bursah, kemungkinan evaluasi sistem Pilkada ini bisa saja terwujud.
"Baik kemungkinan asimetris yang selama ini simetris, atau kita perlu menformat kembali pilkada yang paling cocok dengan ke khasan satu daerah atau sejarah yang sebetulnya sudah dilaksanakan, baik itu di Papua, Yogyakarta, maupun Aceh dan lain sebagainya," tambah Bursah.
"Karena itu kita mengundang pengambil kebijakan pada hari ini, Mendagri. Para pengamat yang belakangan ini menggelorakan Pilkada demokratis. Statemen-statemennya perlu kita respon dalam rangka memberikan kontribusi untuk pengambilan kebijakan," tambah Bursah yang juga aktivis senior ini.
Menurut Bursah, diperlukan satu pemikiran sentral yang singkron untuk menformat sistem Pilkada sehingga tidak menggangu arah pembangunan bangsa. Menurut dia, Pilkada tidak boleh menimbulkan disintegrasi karena tujuan pilkada adalah mewujudkan kesejahteraan daerah, melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
"Bisa saja kita memulai mendesain UU sebingga payung hukumnya kuat, dan semua yang bermain di luar jalur konstitusi bisa diambil tindakan-tindakan hukum," tegas Bursah.
Bursah juga menyampaikan bisa saja sistem Pilkada asimetrik dan simetrik digabungkan menjadi satu desain format. Atau pola baru desain Pilkada yang cocok dengan perkembangan Indonesia.
"Nah kehadiran bapak Nendagri (Tito Karnavian), Titi Anggraeni (Direktur Eksektif Perludem), Siti Zuhro (peneliti LIPI) ini orang-orang ahli dalam memberikan masukan selama ini Pilkada agar persoalan-persoalan selama ini bisa setidak-tidaknya ke depan mengurangi konsekuensi negatif dari pilkada," katanya.
"Jadi apapaun tujuan pilkada sebetulnya untuk melahirkan pemimpin yang bagus dan rakyat sejahtera. Kalaupun dia pilihannya tetap demokrasi tapi juga kedaulatam rakyat tetap dilaksanakan, terutama tujuan untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Itu tujuan Pilkada sebetulnya," katanya.
Diskusi publik yang diinisiasi PGK ini dihadiri ratusan orang seperti aktivis senior Hariman Serigar, Presiden Asis-Aftika Beni Pramola, pengamat Connie Rahakundini Bakrie, pengamat Sidra Tahta Muhtar, pimpinan kolompok Cipayung Plus dan aktivis mahasiswa lintas kampus. (RF)
