|

Peningkatan Ambang Batas Parlemen Dinilai Makin Kuatkan Oligarki

(Diskusi: Parliamentary Threshold dan Kuasa Oligarki Partai, di kantor KIPP, Jakarta Selatan)
Faktanews.id - Pengamat politik dari ekposit Strategic, Arif Susanto, menyoroti wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari 4 persen ke 5 persen. Usulan PDI-P ini diketahui didukung oleh Golkar, NasDem, PKB, dan PKS, yang bahkan mendorong penaikan menjadi 7 persen. Sementara partai-partai yang lebih kecil, seperti Demokrat, PAN dan PPP cenderung menolak. Adapun Partai Gerindra belum menujukkan sikap terang terkait penaikan ambang batas parlemen tersebut.

"Penaikan (threshold) memang berpeluang menyederhanakan sistem kepartaian, yang kini dipandang terlalu kompleks," ujar dalam diskusi bertajuk "Parliamentary Threshold Dan Kuasa Oligarki Partai" di kantor KIPP, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Narasumber lain pada diskusi ini adalah Direktuf Eksekutuf Lingkar Madani Ray Rangkuti, pengamat politik JPPR Alwan Ola Rantobi, pengamat politik Cakra Wikara Indonesia Yolanda Panjaitan dan pengamat politik dari DEEP Yusfitriadi.

Menurut Arif, kompleksitas sistem kepartaian sesungguhnya dipengaruhi terutama oleh sistem interaksi terdampak kompetisi intra dan interpartai, bukan semata oleh sejumlah partai. Yang mengherankan, lanjut Arif, di tengah elitisme dan minimnya polarisasi ideologis, perbedaan pandangan di antara partai-partai penghuni parlemen cenderung sulit dipertemukan.

"Rentang ideologi partai-partai dapat disederhanakan dalam kotak nasionalis-religius, dengan masing-masing kotak berisi beberapa partai berikut varian tidak terlalu berbeda," katanya.

Arif menjelaskan, yang menjadi problem adalah partai-partai cenderung memiliki penyakit serupa menyangkut rendahnya otonomi (dalam bentuk ketergantuntan personal dan perumusan kekuasaan) serta buruknya pelembagaan politik karena tidak adanya pembakuan nilai dan prosedur.

"Ini ditambah klientelisme dan lemahnya keterkaitan dengan pemilih, yang sedemikian rupa menjadi akar korupsi politik, partai telah menjadi aktor utama pembusukan demokrasi," jelas Arif.

Arif mengatakan threshold berdampak pada penyederhanaan sistem kepartaian dan kontributif terhadap pengambilan keputusan hanya manakala otonomi dan pelembagaan politik dalam tubuh partai mengalami perbaikan. Tanpa itu, menurut Arif, tingginya threshold hanya memberi intensif bagi partai-partai besar dan elit mereka untuk mempertahankan dominasi.

"Selain itu, belum terdapat kajian memadai terhadap dampak pemberlakuan PT sejak 2009 terutama terhadap penyederhanaan sistem kepartaian serta stabilasi dan efektivitas presidensialisme. Demikian pula tidak terdapat argumentasi memadai tentang besaran PT, yang terus dinaikan batasnya sejak 2009. Tanpa kajian memadai, orang layak curiga bahwa hal ini hanya dimaksudkan untuk melanggengkan dominasi oligark dalam tubuh partai," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Menurut Ray, UU Partai Politik saat ini sudah solutif. Hanya saja yang menjadi persoalan, kata Ray, apakah partai politik punya keinginan melakukan modernisasi.

"Selebinya diserahkan kapda internal partai. Mereka mau memodernisasi atau tidakk. Mau memberlakukan pengelolaan prinsip-prinsip organisasi yang modern atau tidak. Itu tergantung mereka," katanya.

Menurut Ray, proses proses moderniasi partai politik tidak akan berkanjut kalau oligarki makin menguat. Sebab, kata menurut Ray, semua keputusan partai ada di tangan Ketua Umum. Akibatnya banyak hal yang harus terpotong kembali.

"Misalnya proses rekrutmen kepengursan. Enggak perlu lagi ada kongres-kongres, nanti tinggal ditentukan ketum parpol, mungkin dia akan menang. Kemudian menuntikan sikap politik di tingkat lokal. Itu juga sangat tergantung pada Ketum partai. Dan lebih dari itu model setoran akan meningkat. Yang pengurus bawah setor ke pusat, Kabupaten, Provinsi setor ke pusat. Nah pusat inilah yang menentukan baik buruknya ekonominya maupun politiknya," papar Ray.

"Jadi PT ini dinaikan otomatis akan menguatkan oligarki partai. Bila oligarki partai ini makin menguat by sistem otomatis suap di internal parpol akan menguat," tukas Ray.

Komentar Anda

Berita Terkini