"Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982). Karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain," ujar Puan, Senin (6/1/2020).
Menurut Puan, pemerintah negeri tirai bambu itu harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 dimana RRC adalah salah satu anggotanya.
Puan juga meminta seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan RRC.
"Dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tandas Puan
Untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin, Puan meminta TNI AL, AU, dan Polar meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai).
"Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna," tukas Puan.
Sementara itu, terkait praktik pencurian ikan, Puan mendesaj pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas,
"Guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia," kata Puan yang juga politisi PDI-Perjuangan ini. (RF)
