Hal tersebut disampaikan Puyono menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR RI Kamarussamad yang melancarkan kritik terhadap Mendagri Tito. Menurut Puyono, apa yang disampaikan Kamarussamad merupakan pernyataan ngawur dan tanpa dasar.
"Ini (kritik Kamarussamad) statement ngawur dan gagal paham dari anggota DPR baru yang belum ngerti cara mengukur kinerja Menteri dikabinet Joko Widodo-Maruf Amin," ujar Puyono dalam keterangan persnya, Jumat (3/1/2020).
Menurut Puyono, catatan Kamarussamad soal kinerja Tito tidak objektif. Sebab, kata dia, kinerja Mendagri Tito sudah banyak yang terbukti hasilnya.
"Seperti melakukan turba ke daerah-daerah untuk memastikan agar pemerintah daerah bisa mensinkronkan kebijakan daerah dengan pusat dalam rangka mendorong investasi untuk masuk didaerah daerah ini lebih penting," tandas Puyono.
Terkait persoalan antrian blanko KTP-el di sejumlah daerah, Puyono menyampaikan bahwa hal itu sudah selesai dicarikan solusinya. Puyono mencotohkan Kota Bekasi.
"Itu sudah selesai kok, seperti Kota Bekasi yang Wali Kotanya gembar-gembor blangko e-KTP sekarang udah engak lagi," tambah Puyono.
Kinerja Mendagri Tito lain yang sudah terbukti, menurut Puyono, adalah adanya desa fiktif, seperti di Sulawesi Tenggara.
"Dan terkait desa fiktif itu cuma hoax aja kayaknya," tukas Puyono.
Begitu juga soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri. Menurut dia, Mendagri sudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan PPATK.
"Jadi yang dikatakan anggota DPR Komisi II dari Gerindra (Kamarussamad) kayak salah besar dan cuma omdo," katanya.
Sebelumnya, Kamrussamad memberi catatan terhadap kinerja Mendari Tito Karnavian sepanjang 2019. Dia meminta agar pada 2020 ini, Tito lebih banyak bekerja.
"Fokus selesaikan antrian blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino," ujar Kamrussamad lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 31 Desember 2019. (RF)
