Diketahui sebelumnya, Desmon yang juga politisi Gerindra itu meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi dicopot.
Rahmat menilai, pernyataan Desmon tersebut tidak beralasan dan tidak objektif karena ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui.
Menurut Rahmat, sebaiknya Desmon tidak gegabah menyampaikan pendapat sebelum mengetahui awal mula persoalan kericuhan aparat dan massa dalam penertiban lahan rumah deret Tamansari tersebut.
"Tidak pantas juga pak Desmon langsung meminta Kapolda dicopot. Aparat kan diperbantukan Satpol PP di sana," ujar Rahmar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2019).
Menurut Rahmat, tidak ada yang dilanggar aparat kepolisian saat mengawal jalannya menertiban rumah deret di Tamansari, Bandung tersebut. Disebutkan Rahmat, justru ada massa yang memulai memprovokasi aparat kemanan.
"Saya kira aparat bertindak secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Jadi menurut saya, pak Desmon sebagai pimpinan komisi III harus memberikan penilaian secara objektif dan tidak mudah terprovokasi jika menerima informasi atau pengaduan masyarakat," kata Rahmat.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan Propam Polda Jawa Barat sudah memeriksa 52 anggota Polri yang bertugas membantu pengamananan penertiban lahan rumah deret Tamansari.
"Itu menunjukkan bahwa polisi kita profesional. Siapapun yang melanggar aturan ya pasti ditindak. Dan kita tahu bahwa ada beberapa anggota aparat Polti juga yang luka-luka saat menjalankan tugasnya di sana," tambah Rahmat.
Rahmat mengatakan, mestinya tidak terjadi benterokan antara aparat dan warga karena masalah penertiban lahan rumah deret Tamansari tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.
"Itu yang kami sayangkan kenapa tidak melalui musyawarah mufakat. Kalau ada musyawarah mufakar mungkin hal-hal yang kita tidak inginkan tidak terjadi," tukasnya. (RF)
