Komisioner KPK tersebut adalah Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali), Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) periode 2013-2018), Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember), Alexander Marwata (komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi) dan Komjen Pol Firli Bahuri (mantan Kabaharkam Polri).
Meskipun beberapa kali terjadi komentar miring dari beberapa pihak terutama yang tidak menghendaki Firli Bahuri menjadi Ketua KPK, namun pelantikan Komisioner KPK dan Dewan Pengawas dalam Minggu ini adalah arah positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa lima komisioner yang akan dilantik telah melalui proses seleksi yang sangat ketat dan transparan. Atas dasar itumaka masyarakat diharapkan menghargai proses yang telah terjadi mempercayakan penanganan korupsi kepada lima komisioner tersebut.
"Dalam proses seleksi panitia juga membuka masukan dari publik terkait calon komisioner. Proses seleksinya terdiri dari beberapa tahap dengan sistem gugur, sangat ketat. Kelima komisioner yang terpilih tersebut adalah pilihan terbaik. Kita harus percaya dan mendukungnya", ujar Stanislaus Riyanta ketika dihubungi oleh awak media, Rabu (18/12/2019)
Selain itu Stanislaus menambahkan bahwa publik harus waspada dengan pihak-pihak yang merasa terancam dengan KPK. Mereka bisa saja melakukan upaya-upaya propaganda kepada publik sehingga muncul sentimen negatif kepada Komisioner dan Dewan Pengawas yang akan dilantik.
"Masyarakat jangan mau diperalat oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya terancam oleh keberadaan KPK. Pelantikan Komisioner KPK dan Dewan Pengawas ini adalah energi baru untuk perang melawang korupsi. Komisioner dan Dewan Pengawas KPK yang akan dilantik harus didukung agar Indonesia bebas dari korupsi" tutup Stanislaus Riyanta, yang sedang menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia dalam bidang kebijakan publik. (RF)
