Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (Laksi), Azmi Hidzaqi, mengatakan, KPK tidak boleh diam. Sebab kasus yang melibatkan eks Bendahara Umum dan Waskjend Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondak, juga disebut-sebut melibatkan politisi lain. Salah satu politisi yang disebutkan Azmi adalah I Wayan Koster.
"Kami menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang katanya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami mempertanyakan kinerja KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi I Wayan Koster, telebih kasus suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora," ujar Azmi dalam katerangan persnya, Kamis (26/12/2019).
Menurut Azmi, dugaan keterlibatan Wayan Koster dalam proyek pembangunan Wisma Atlet muncul dalam persidangan sejumlah saksi dan terdakwa. Dalam kasus ini, beberapa orang sudah divonis. Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondak adalah diantaranya.
Azmi mengatakan I Wayan Koster saat itu diketahui menjabat sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dugaan keterlibatan dan turut serta dalam menerima aliran dana pembangunan wisma atlit telah di ungkapkan dari perusahaan Permai grup. Dan Wayan Koster sudah beberapa kali diperiksa KPK karena Wayan disebut-sebut menerima aliran duat Rp5 miliar dari Permai Group.
Hal itu, kata Azmi, muncul dalam surat dakwaan KPK kepada Angelina Sondak. Pemberian uang itu untuk membantu Angelina Sondakh, untuk muluskan pembahasan anggaran Wisma Atlet SEA Games di Kemenpora
"Atas dasar itulah maka kami meminta KPK agar membuka kembali kasus tersebut sehingga rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat pulih kembali," kata dia. (RF)
