"Mengingat kami tidak melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepaktan diawal, yakni salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 % sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yg terlalu tinggi sebesar 8 %, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 %," ujar Helmy dalam keterangan persnya, Kamis (26/12/2019).
Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, menurur Helmy, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 % di tingkat end user, sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.
"Mengenai surat rekomendasi PBNU tertanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai tindak lanjut MoU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program. Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," katanya
Adapun kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren yang didengar PBNU, Helmy menambahkan, hal itu sebagai pilot project adalah bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan, di mana LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.
Dengan demikian, tukas Helmy, tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.
"Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal dan memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi," katanya. (RF)
