-->
    |

Anggota DPRD Intan Jaya Desak Menkopolhukam Dan Menhan Tarik Pasukan TNI-Polri

(Foto: Tribunnews)
Faktanews.id - Anggota DPRD Intan Jaya, Martinus Maisini, menyampaikan baku tembak antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) masih berlangsung. Padahal masyarakat bakal melaksanakaan perayaan Hari Raya Natal.

Dia menyebut baku tembak TNI-Polri dengan TPNPB OPM tersebut terjadi di tiga distrik, yaitu Sugapa, distrik Hitadipa dan distrik Ugimba. Menurutnya, masyarakat sangat ketakutan dan meminta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan baku tembak tersebut.

"Makanya saya sebagai anggota DPRD mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menarik pasukan TNI-Polri dari lokasi," ujar Martinus kepada wartawan, Minggu (22/12/2019).

Menurut Martinus, baku tembak antara TNI-Polri dengan TNPB OPM tersebut mengancam keselamatan masyarakat. Jika situasi tidak kondusif, Martinus menyampaikan masyarakat takut untuk melaksanakan perayaan Natal di Intan Jaya.

"Kami desak negara memberhentikan operasi dan tarik keamanan dari sini. TNI-Polri yang dikirim besar-besaran disebar ke markas-markas OPM. Padahal sebelumnya TNI-Polri belum injak di situ. Sehingga terhadi baku tembak dan daerah ini tidak aman dan tidak kondusif. Ini darurat sekali masyarakat sudah mengungsi. Dan masyarakat mendesak kami untuk menyediakan lokasi pengungsian," tandas politisi lokal dari Fraksi PAN tersebut.

Selain itu, Martinus juga mengaku kecewa dengan sikap Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni yang tidak peduli dengan keselamatan rakyatnya sendiri. Martinus mengatakan, sampai saat ini tidak ada koordinasi antara Bupati dengan DPRD. Martinus mengaku sudah menghubungi sang Bupati tapi tidak ada respon.

"Sampat saat ini tidak ada koordinasi dengan kami sebagai anggota DPRD. Dan sampai saat ini belum ada tim terpadu untuk turun ke lapangan, menjamin keamanan rakyat. Bupati dan perwakilan Pemda mungkin ada di Nabire atau Jayapuara karena tidak ada di sini," katanya.

Martinus mengatakan Bupati Intan Jaya mestinya memiliki kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan rakyatnya. Tim terpadu antara Bupati dan DPRD juga mestinya sudah dibentuk.

"Tapi sampai saat ini tidak ada koordimasi. kami bersama 3 anggota DPRD, ada wakil ketua 1, sudah ada di lokasi dari hari Sabtu kemarin. Bupati dan kmi mestinya ada di lapangan memberikan keyakinan dan kenyamanan. Saya menyesal sekali dengan kelakiluan bupati sementara ini karena rakyatnya menderita, trauma, dan tidak bisa merayakan Natal," tukas dia. (RF)




Komentar Anda

Berita Terkini