SOKSI menilai, kepemimpinan Partai Golkar selama dua tahun terakhir ini, telah banyak keluar dari aturan sistem dan mekanisme organisasi. Sehingga butuh figur baru untuk mengembalikan gerbong Partai Golkar kepada relnya.
"Dua tahun ini Partai Golkar tidak dikelola sebagaimana mestinya. Prinsip kolektif dalam pengambilan keputusan organisasi telah dicampakan. Yang ada hanyalah mementingkan sekelompok elit tertentu. Tak heran jika kaderisasi di tubuh Partai Golkar menjadi mati. Hal ini semakin menjauhkan Partai Golkar dari marwah partai karya ke karyaan," ujar Pengurus Pusat SOKSI, Freddy Latumahina dalam konferensi persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (20/11/19).
Melihat kondisi perekonomian dunia yang masih terguncang, SOKSI mendorong para menteri sebagai pembantu presiden fokus menjalankan tugas dan fungsinya. Jangan sampai para menteri, khususnya yang berada dibidang ekonomi, terpecah konsentrasinya dengan urusan politik.
"Partai Golkar sudah mempercayakan Airlangga Hartarto untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menko Perekonomian. Kepercayaan tersebut harus dijaga dengan baik. Karena itu, Airlangga Hartarto sudah sepatutnya fokus menjalankan amanah dari Presiden Joko Widodo, tanpa perlu direpotkan urusan membesarkan Partai Golkar. Ini sekaligus menunjukan penghormatan Airlangga terhadap Presiden Joko Widodo," tutur Freddy.
Lebih jauh Freddy menambahkan, jika konsentrasi para menteri terpecah ke hal lain diluar tugas dan fungsinya, pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya Presiden Joko Widodo melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Toh, lagi pula sosok Airlangga Hartarto selama dua tahun memimpin Partai Golkar praktis tidak membawa perubahan apapun.
"Salah satu penyebabnya karena rangkap jabatan sebagai menteri. Karena itu kejadian serupa tak perlu diulangi kembali. Membesarkan Partai Golkar butuh konsentrasi dan waktu, yang tak bisa diselingi dengan tugas sebagai menteri yang mengurusi teknis visi misi pembangunan presiden. Jangan sampai akibat ego mengejar ambisi, pada akhirnya Airlangga kewalahan tak bisa mengurus Golkar, tak bisa mengurus ekonomi," pungkas Freddy. (RF)
