|

Pakar Politik: Tak Ada Gerakan Kuat untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Maruf

Faktanews.id- Pakar Politik dan Direktur Indonesian Public Institue (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, berbagai peristiwa mulai kerusuhan Wamena, Demo Mahasiswa, termasuk penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto memiliki agenda dan tujuan berbeda-benda dan berdiri sendiri.

"Saya belum melihat adanya indikator kuat untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober. Dan saya tak yakin ada aksi yang bisa menggagalkan," ujar Karyono dalam duskusi publik "Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Selasa (15/10/2019).

Diskusi itu menghadirkan Politikus Golkar TB. Ace Hasan Syadzily, TA Dirjen IKP Kemenkominfo Dr. Hendrasmo, MA, dan Pengamat Intelijen Rr (Cand) Stanislaus Riyanta.

Lantas, apa target dari pihak yang melakukan aksi-aksi itu? Karyono menyebut ada dua tujuan utama, syukur-syukur kalau bisa menggagalkan pelantikan.

"Tapi ada dua target minimal, yakni mengganggu stabilitas keamanan nasional negara, dan kedua mendeligitinasi pemerintahan Jokowi di periode kedua," lanjutnya.

Karyono mengaku sangat setuju, jika pelantikan Jokowi - KH Maruf Amin harusnya disambut dengan pesta rakyat. Sebab rakyat sudah melakukan proses demokrasi konstitusional dengan baik. Bahkan sudah diputuskan secara final dan mengikat melalui Mahkamah Konstitusi.

"Karena itu, siapa pun dan apa pun bentuknya, jika ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan maka itu tindakan inkonstitusional," jelas Karyono.

Ia juga mengingatkan, pelantikan 20 Oktober bukan persoalan Jokowi-KH Maruf Amin. Andai kata Prabowo-Sandiaga Uno yang menang pun, jelas Karyono, maka upaya penggagalan pelantikan tak bisa dibenarkan karena itu inkonstitusional.

"Entak Jokowi atau Prabowo yang menang, tak boleh ada upaya menggagalkan pelantikan. Kalau melakukan itu, berarti anti-demokrasi dan melakukan tindakan inkonstitusional," tegas Karyono.

Pada diskusi itu, Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 adalah perayaan kemenangan rakyat. Maka seharusnya disambut dengan selebrasi kemenangan rakyat, yang sudah melaksanakan proses pemilihan pesta demokrasi.

"Seharusnya semua ikut menyambut dengan kegembiraan. Bukan ketakutan dan kekhawatiran yang memunculkan instabilitas politik," ujarnya.

Kata Ace, pemilu sebenarnya sudah selesai. Prabowo pun sudah bertemu para pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi. Bagi Ace, demo mahasiswa di hampir seluruh kota besar tak ada kaitannya langsung dengan proses politik pelantikan Presiden.

"Jadi kalau ada yang mempersoalkan pelantikan presiden yang akan datang, saya mengambil kesimpulan meraka orang yang tak siap berdemokrasi atau mereka bahkan anti-demokrasi," tegas Ace.

Penusukan terhadap Menkopolhukam, lanjut Ace, dilakukan oleh pihak yang diduga teroris dan ada kaitannya dengan kelompok terors seperti JAD.

"Ini mengindikasikan ada pihak yang menunggangi demokrasi sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi mereka," jelas Ace.

Kata Ace, landscape politik kita berbeda dengan sebelumnya. Panetrasi yang dilahirkan dari semangat pancasila, mulai dirongrong kelompok penumpang gelap demokrasi.

Memang, lanjutnya, panetrasinya luar biasa, melalui media sosial. Maka kami menyayangkan kok ada pihak politisi yang tak siap kalah menjadikan kelompok ini sebagai instrumen untuk meraih kepentingan politik mereka.

"Memang ada yang belum move on menerima hasik pemilu 2019. Dari Pilpres kemarin masih ada pihak yang mencoba terus mengkapitalisasi isu perlawanan," tukas Ace.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan pelantikan presiden-wakil presiden akan berjalan mulus, kendati belakangan ini ada sedikit aksi teror, termasuk peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto dan penangkapan sejumlah terduga teroris.

"Saya optimis pelantikan presiden 20 Oktober aman. Karena peristiwa yang terjadi belakangan ini tidak ada kaitannya dengan agenda politik presiden. Kelompok radikal tidak peduli dengan politik, itu murni demi ideologinya. Situasi yang rawan akan dimanfaatkan untuk melakukan aksinya," katanya.

Menurut Stanuslaus kolompok teroris menujukkan eksistensinya meski bukan untuk mengganggu pelantikan presiden nanti. Seandainya mereka melakukan aksi, kata Stanislaus, mereka tidak mungkin dilakukan di Indonesia.

"Ada pola perubahan pergerakan teroris setelah UU 2018 disahkan. Pergerakan mereka berubah dan beradaptasi dengan sel-sel kecil seperti keluarga karena susah terdeteksi," katanya.

Stanislaus meyakini aksi teror akan terus berkembang. Tapi kekuatan mereka masih jauh dari sistem keamanan yang masih kuat membentengi keamanan. Disebutkan Stanislaus, kelompok transnasional termasuk kelompok radikal masuk ke Indonesia selalu hal pertama yang diserap adalah budaya.

"Ini ga pernah diwaspadai oleh pemerintah. Radar sosial masyarakat harus ditingkatkan. Kita harus kembalinpada budaya luhur kita supaya ancaman luar tidak masuk," katanya.  (RF)
Komentar Anda

Berita Terkini