|

KRP UI Sayangkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Faktanews.id - Langkah DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Konsorsium Kampus Ramah Perempuan Universitas Indonesia  (KRP UI).

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik bertajuk :Dinamika Gerakan Mahasiswa; Tuntutan Pengesahan RUU PKS di Persimpangan Jalan (?)" yang diselenggarakan KRP UI bekerjasama dengan GMNI UI di pelataran kampus FIB UI di Depok, 16 Oktober 2019.

Iva Kusuma, Kandidat Doktor Ilmu Hukum, Dosen FH UI yang hadir sebagai narasumber menyatakan bahwa penundaan RUU PKS melemahkan  upaya perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan dalam perkara kekerasan seksual. Menurutnya, hanya 7% perempuan korban kekerasan seksual yang berani melaporkan dan 1% kasusnya yang berlanjut hingga pengadilan. 

"KUHP kurang progresif untuk melindungi perempuan sebagai korban, semestinya jika RUU PKS disahkan dapat menjadi legal framework yang kuat untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual", ujar Iva Kusuma.

Sementara itu, Rufi Farenza , Ketua BEM FIA UI melihat bahwa munculnya penolakan terhadap RUU PKS karena ketidakpahaman sebagian kelompok masyarakat dan pengaruh dari budaya patriarki yang masih kuat. Bahkan, masih ada sebagian kelompok di UI dalam persepsi yang apriori terhadap RUU PKS, ungkapnya. Meski demikian, Rufi menjanjikan akan membawa isu ini dalam pembahasan Chief Executive Meeting (CEM) BEM UI sehingga menjadi perhatian kembali.

Sebagaimana diketahui bahwa gerakan mahasiswa termasuk UI dirasa masyarakat lebih menaruh perhatian terhadap isu yang dianggap memiliki nilai publisitas dan politik yang tinggi seperti RUU KPK dan RUU KUHP. 

Hal ini dibantah oleh Sekar Mentari, Bidang Kajian Strategis (Kasrat) BEM UI yang menyatakan bahwa sedari awal BEM UI telah membahas isu RUU PKS sebagai langkah progresif melindungi kepentingan perempuan dan mendukung pengesahan RUU PKS. (RF)



Komentar Anda

Berita Terkini