|

Brigjen Budi Setiawan Paparkan Cara Perangi Hoaks

(Brigjen Pol Budi Setiawan)
Faktanews.id - Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Budi Setiawan, menghadiri undangan menjadi narasumber Pada acara Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 dengan Tema “Sinergritas Polri dan Pemerintah Daerah Mengantisipasi Berita Hoax”. Acara ini bertempat di Fashion Hotel Legian Bali, Sabtu (12/10/2019)

Rapat tersebut diadakan oleh Kemendagri yang bertujuan untuk membahasa tentang Situasi Pemerintah Daerah yang sedang menjadi sorotan Media dalam berbagai hal mulai dari Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan

Dalam Sambutannya Kapuspen Kemendagri Bahtiar, mengatakan, menurut data dari “We Are Social” pada bulan Januari 2019, dari total 7,6 Miliar diantaranya merupakan pengguna internet. Dari keseluruhan pengguna internet, ternyata 3,5 Miliar diantaranya menggunakan Internet untuk menggunakan Media Sosial.

"Selain ketertarikan akan media sosial, masyarakat saat ini juga sudah mulai kritis menanggapi berbagai isu yang berkembang. pejabat Kehumasan harus mampu bekerja secara responsif merespons masyarakat di media sosial sehingga nantinya media sosial menjadi sarana Informasi tanpa batas ruang dan waktu. Berbagai kejahatan dunia maya akhir-akhir ini menargetkan serangan kepada Pemerintah," kata Bahtiar.

"Salah satu kasus yang sempat ramai adalah ulah hacker yang masuk ke website Kemendagri, namun berkat Profesionalitas POLRI, hacker tersebut mampu di temukan dan ditangkap kurang dari dua minggu," imbuhnya

Sekda Provinsi Bali yang diwakilkan Karo Humas Bali AA. Ngurah Oka Sutha Diana, mengatakan, di zaman transparansi seperti sekarang ini dalam rangka mencapai tujuan Good Governance makan humas Pemerintah memiliki peran yang sangat penting seperti, Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi program dan kinerja pemerintah kepada masyarakat, humas pemerintah adalah corong atau sumber informasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya.

Sementara itu, Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan mengatakan, stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini mudah sekali terganggu oleh beredarnya hoaks atau berita bohong.

"Hal ini disebabkan saat ini masyarakat sebagai penerima berita bisa sekaligus berperan sebagai penerus atau bahkan produsen berita, padahal literasi (pemahaman) soal informasi sangat minim. Masyarakat mudah percaya dan memviralkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
"Sebagai contoh yang up to date adalah gejolak keamanan di Papua yang pemicunya adalah sebaran hoaks dari seseorang yang menyebarkan berita telah terjadi perusakan/ penghinaan terhadap bendera merah putih di Asrama Mahasiswa di Surabaya yang kemudian memicu ungkapan rasisme dari pihak-pihak yang percaya berita tersebut," jelasnya.

Dilanjutkan kemudian informasi hoaks yang menyatakan ada ungkapan rasisme yang dilakukan guru di Wamena yang kemudian memicu kerusuhan di sana.

Lanjut Jenderal Bintang Satu menuturkan, efek merusak haoks sedemikian kuat melemahkan NKRI sehingga memang ada pihak yang memanfaatkan lemahnya literasi pengelolaan informasi di Indonesia untuk menyerang dan menciptakan instabilitas kamtibmas melalui haoks.

"Sepaket dengan haoks, ada yang namanya ujaran kebencian (hate speech). Ujaran-ujaran melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan dan provokasi bersumber dari hoaks tadi. Masyarakat menjadi marah, takut dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

"Setelah orang menjadi benci akibat terpapar hoaks dan Hate Speech, dia akan menjadi intoleran menjadi rasis, menjadi radikalis, merasa benar sendiri, melihat orang yang tidak sepaham adalah lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya, kebencian terus menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan," ungkapnya.

"Akibatnya, mereka yang rasis dan intoleran akan menjadi radikalis. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak umum, menyerang orang lain, menyerang pemerintah dan melupakan kemanusiaan. Radikalis tedak segan menyerang aparat, membunuh orang lain, membakar aset negara, merusak fasilitas umum yang kemudian menghancurkan rasa aman dan tenteram, membunuh kemanusiaan," tambahnya.

"Polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan menangkal hoaks, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting dilakukan. Koordinasi yang baik dengan kesamaan pemahaman bahwa haoks adalah musuh kita bersama akan menjadi kekuatan besar menangkal hoaks," paparnya.

Strategi bersama yang bisa diterapkan secara teknis adalah :

Pertama, Melakukan edukasi kepada ASN, TNI/Polri, Civitas Akademika, Pelajar Dan Masyarakat umum agar memahami pentingnya mengelola informasi dengan bertanggungjawab.

Kedua, Bekerjasama dengan penyedia jasa internet, media massa dan platform media sosial agar bersama-sama mencegah dan menindak hoaks.

Ketiga, Melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU ITE.

Diakhir sambutannya, Budi menegaskan, dari 3 strategi di atas, peran Pemda sangat strategis dalam mencegah penyebaran konten negatif termasuk haoks dan melakukan pembatasan-pembatasan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang dengan tetap dalam kapasitas mengayomi masyarakat dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. (FIK)
Komentar Anda

Berita Terkini