|

BEM UI: Kami Fokus Gerakan Kritis, Menolak Terjebak Politik Praktis

Faktanews.id - Munculnya sejumlah RUU yang disahkan menjelang akhir jabatan DPR periode 2014-2019 tidak hanya menimbulkan spekulasi tentang hidden agenda pemerintah dan DPR, namun juga memantik gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah. 

Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa sempat dihebohkan dengan terlibatnya pelajar STM dan masyarakat umum yang sebagian berakhir dengan bentrokan.

Aksi penolakan sejumlah RUU, terutama RUU KPK bahkan berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Sikap mahasiswa yang demikian masif ini memicu sejumlah pandangan apriori yang menuding gerakan mahasiswa ditunggangi kelompok politik tertentu.  Isu Perppu KPK dianggap sebagai entry point untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi dan mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

Menanggapi isu tersebut, Sekar Mentari , Divisi Kajian Strategis BEM UI menampik bahwa BEM UI ditunggangi kepentingan politik praktis. Hingga saat ini, BEM UI masih menggodok beragam opsi dalam merespon sejumlah RUU, termasuk RUU KPK melalui forum Chief Executive Meeting (CEM) dengan melibatkan seluruh BEM Fakultas.

"Kami menolak setiap upaya pelemahan pemberantasan korupsi atau KPK, namun kami  juga membuka semua opsi gerakan apakah melalui dukungan terhadap Perppu, judicial review maupun alternatif lainnya", ujar Sekar dalam Diskusi "Dinamika Gerakan Mahasiswa: Tuntutan Pengesahan RUU PKS di Persimpangan Jalan (?)", di Kampus UI Depok, 16 Oktober 2019.

Dalam kesempatan itu, Sekar juga mengklarifikasi bahwa penolakan  BEM UI untuk bertemu dengan Presiden Jokowi didasari pandangan bahwa seharusnya tidak hanya mahasiswa saja yang diundang, namun juga melibatkan kelompk masyarakat yang menaruh perhatian terhadap masalah pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diketahui, belakangan beredar pesan berantai di Medsos yang menyebut isu aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dari BEM SI dimana disebutkan pula BEM UI sebagai elemen di dalamnya untuk menuntut agar presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. 

Isu itu mendapat perhatian luas mengingat waktu yang mendekati pelantikan Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2019. Mengenai hal tersebut, Sekar justru berharap pelantikan Presiden Jokowi dapat segera berlangsung sehingga BEM UI tidak lagi menjadi korban framing akan mengganggu proses pelantikan.

Sementara itu, Rudi Farenza, Ketua BEM FIA UI yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa stand point BEM UI adalah gerakan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menolak politisasi seolah BEM UI ada dalam sikap oposisi dan mendelegitimasi pemerintah.

Baginya, keterlibatan BEM UI dalam unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional dan demokrasi sehingga pemerintah semestinya tidak perlu khawatir.  Meski demikian, Rufi juga mengakui bahwa BEM UI merupakan elemen yang strategis dalam gerakan mahasiswa, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi untuk target politik tertentu. Namun, Rufi meyakini bahwa forum CEM UI akan tetap kritis dan independen dari pengaruh politik praktis. (RF)
Komentar Anda

Berita Terkini