Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan kasus yang menjerat Menpora yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menjadi pembelajaran berharga bagi Menpora pengganti Imam Nahrawi dalam penggunaan dan penyaluran anggaran dana.
"Bahwa kemenpora 2015-2016 laporan keuangannya disklaimer, baru 2017-2018 WDP. Ini sebenarnya menjadi warning system bagi Menpora untuk merubah potensi korupsi yang tinggi di kementeriannya," ujar Misbah, Kamis (19/9/2019).
Menurut Misbah, praktik dugaan suap dan korupsi, khusus dana hibah sangat sering terjadi. Polanya, bisa menggelembungkan anggaran dan adanya permintaan komitmen fee. Misbah menamabahkan bahwa anggaran di bidang olahraga sulit dipantau, tidak seperti anggaran infrastruktur karena sindikatnya sudah ada.
Misbah mencontohkan pada beberapa kasus. Misalnya, soal sindikat proyek satlak prima, proyek wisma atlet, dan sebagainya. Menurut dia, sejumlah proyek tersebut menjadi jarahan empuk koruptor hampir setiap kabinet dan menporanya yang kena.
Menurut Misbah, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki anggaran keuangan Kemenpora.
Pertama, kinerja keuangan menpora harus diperbaiki. Termasuk audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
"Kalau masih disklaimer, harus ada sanksi pemotongan anggaran APBN," pungkasnya.
Kedua, model hibah kelembagaan (KONI) harus diganti menjadi lebih transparan. Misalnya, pencairan dan pertanggungjawaban dibuka ke publik saat MoU.
Ketiga, kebih baik kedepan, Menpora fokus pada pengembangan Kepemudaan atau nomenklatur bisa dipecah. Menteri Olahraga dan Menteri Pemuda dipisah.
"Agar ada perubahan struktur dan meminimalisir sindikat/mafia di dalam Menpora yang sudah bobrok," tukas Misbah. (RF)
