-->
    |

Pengamat Intelijen: Penembakan Terhadap Mahasiswa di Kendari Harus Diusut Tuntas

Faktanews.id - Peristiwa penembakan terhadap peserta aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, membuat Polri tersudutkan. Ada dua mahasiswa yang dikabarkan meninggal dunia setelah tertembak pada aksi demonstrasi yang menolak RKUHP kontroversial tersebut.

Pengamat Intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta, meminta aparat keamanan mengusut tuntas peristiwa penembakan di Kendari tersebut. Menurut Stanislaus, pengusutan terhadap peristiwa penembakan itu sangat penting untuk mengetahui siapa pelaku penembakan kepada Mahasiswa bernama Randy dan Muhammad Yusuf Kardawi itu.

"Penjelasan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara memyebutkan bahwa sesuai SOP dan instruksi Kapolri bahwa petugas yang mengamankan unjuk rasa mahasiswa tidak menggunakan senjata dengan peluru tajam, peluru karet maupun peluru hampa," ujar Stanislaus dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

Menurut Stanislaus, meskipun sudah dipastikan bahwa tidak ada petugas Polri yang membawa peluru tajam, peluru karet maupun peluru hampa, namun kemungkinan adanya anggota Polri yang tidak taat masih bisa terjadi.

Selain itu, Stanislaus menambakan   bahwa kemungkinan adanya pihak lain yang mencoba memperkeruh suasana dengan melakukan aksi penembakan patut diwaspadai.

"Wilayah Sultra yang dekat dengan basis kelompok teroris di Poso merupakan wilayah rawan penyusupan oleh kelompok yang tidak asing dengan penggunaan senjata," tambah Stanislaus.

Diketahui, aksi demonstrasi tidak hanya terjadi di Kendari. Disejumlah tempat juga terjadi. Bahkan para demonstran terlihat ricuh dengan aparat keamanan.

Menurut Stanislaus, aksi-aksi kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa tempat lainnya cukup kompleks. Selain melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan namun nampak jelas bahwa unjuk rasa mahasiswa yang murni untuk menentang beberapa UU dan RUU kontroversial  aksi mereka juga ditunggangi oleh pihak anti pemerintah.

"Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kemungkinan adanya anggota yang tidak taat prosedur dan dugaan adanya penyusupan dan cipta kondisi, yang mengakibatkan cederanya gerakan mahasiswa dan potensi terganggunya agenda pemerintah," katanya. (RF)


Komentar Anda

Berita Terkini