Faktanews.id - Massa aksi dari Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) mengaku diintimidasi oleh sekolompok orang yang diduga preman dari suku tertentu. Massa Komando awalnya menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1, Rabu (18/9/2019).
Sekolompok orang yang diduga preman "bayaran" tersebut diduga tidak terima akan aksi massa dari Komando yang mendorong KPK memeriksa sejumlah pihak yang terlibat pada kasus PLTU Riau-1.
Awalnya massa aksi dari Komando ini berjalan kondusif. Selain mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian, satu persatu massa menyampaikan orasinya. Namun, massa mulai khawatir melanjurkan aksinya disaat mereka sudah mulai mendapat intimidasi dari kolompok yang diduga preman tersebut.
"Ada perlakuan intimidasi dan berlaku kekerasan verbal tadi. Polisi tidak bersikap. Ini kan mengancam demokrasi," ujar koordinator lapangan Komando, Yonpi Alfarizi.
Menurut Yonpi, pihaknya hanya mendorong KPK menuntaskan dugaan korupsi PLTU Riau-1. Sebab, korupsi harus dibersihkan karena perilaku korup menyengsarakan rakyat Indonesia.
Yonpi menambahkan pihaknya mendorong KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sebab, kata dia, Airlangga diduga terlibat pada skandal tersebut.
"Usut tuntas skandal korupsi PLTU Riau-1. Tangkap para mafia PLTU Riau-1. Dan bebaskan Indonesai dari korupsi," katanya.
Menurut Yonpi, terpidana Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan bahwa pernah ada pertemuan pada 2018 silam untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Peremuan tersebut ada Airlangga Hartarto, Kotjo, Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng.
Yonpi menambahkan Eni Saragih juga pernah menyampaikan dirinya sudah menyerahkan sejumlah bukti terkait adanya pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1 ke KPK. (RF)