Tidak Perlu Desak DPP Golkar Gelar Rapat Pleno

(Robi Anugerah Marpaung)

Faktanews.id - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak perlu didesak menyelenggarakan rapat pleno. Sebab, ada aturan dan mekanisme yang harus dijalankan sebelum partai berlambang pohon beringin itu menggelar rapat pleno.

Ketua Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai  Golkar, Robi Anugrah Marpaung, mengatakan DPP Golkar pasti menggelar rapat pleno sebagai syarat menggelar Rapimnas dan Munas.

"Rapat pleno insya Allah pasti dilaksanakan. Tunggu saja jadwalnya, tidak perlu di desak-desak begitu dan mendramatisir diruang publik, Jadi sabar saja kita tunggu keputusan," ujar Robi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/8/2019).

Menurut Robi, menjadi kewajiban DPP menyelenggarakan rapat pleno untuk memperkuat konsolidasi. Apalagi, partai yang dipimipin Airlangga Hartarto ini sebagai salah satu partai modern dan tertua di Indonesia.

"Tapi kita tunggu keputusan DPP. Dan DPP tidak perlu didorong dan didesak-desak begitu," pungkasnya.

Robi juga meminta para pihak tidak memberikan penilaian tendensius Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Bagaimanapun, kata dia, Ketua Umum telah berhasil mempertahankan perolehan kursi nomor 2 di parlemen, Senayan dan telah berhasil mengkonsolidasikan internal partai ke tingkat kecamatan.

"Keberhasilan pak Airlangga harus kita akui. Beliau kan hanya 1,5 tahun jadi ketua umum tapi berhasil menata Golkar meskipun beragam terpaan masalah dihadapi Golkar sebelum Pemilu. Mari kita apresiasi keberhasilan pak Airlangga ini" papar Robi.

Selain itu, Robi juga menjelaskan untuk menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 Golkar tidak pernah diam. Menurutnya, konsolidasi terus dibangun, sehingga Golkar sebagai partai modern, lebih matang dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu yang akan datang.

"Jadi konsolidasi tak hanya terkait soal Pleno. Dan sekarang ini semua kader Golkar tahu bahwa rangkaian Pileg baru usai. Jadi saya minta lebih sabar karena DPP pasti menggelar rapat Pleno," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar, Viktus Murin meminta DPP Golkar segera menggelar rapat pleno. Menurutnya, rapat pleno akan menjadi sarana konstitusional untuk membahas berbagai agenda strategis politik nasional pasca Pilpres dan Pileg 2019 lalu. (Rf)