Serangan Bestari dinilai tidak tepat karena tidak mampu membedakan besaran anggaran pengelolaan sampah dengan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
“Saya harap Pak Bestari lebih bijak. Tidak elok lah membandingkan-bandingkan wali kota dan gubernur secara langsung apalagi satu dinaikkan dan satu dijatuhkan sehingga kesannya mengadu. Terlebih apa yang disampaikan Pak Bestari soal besaran anggaran pengelolaan sampah di Jakarta tidak sepenuhnya tepat. Mengapresiasikan pengelolaan sampah di Surabaya baik saja, tetapi tidak perlu sambil menihilkan upaya pengelolaan sampah di Jakarta,” ujar Anggota DPD RI atau Senator Jakarta Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (2/8).
Menurut Fahira, walau pengelolaan sampah mempunya tema besar yang sama tetapi persoalan yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda. Masing-masing kepala daerah baik itu Anies sebagai Gubernur dan Risma sebagai Walikota tentu mempunya strategi, kebijakan dan skala prioritas masing-masing.
Sejauh ini road map dan implementasi pengelolaan sampah di Jakarta sudah berada di jalur yang tepat. Jika dulu paradigma penangangan sampah di Jakarta hanya memungut, tetapi saat ini paradigmanya sudah mulai mengelola sampah. Sementara terkait kemungkinan TPST Bantargebang overload pada tahun 2021, sudah mulai diantisipasi dengan aksi pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Dimulainya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang akan selesai pada 2022 juga adalah salah satu jalan mengubah paradigma penanganan sampah.
“Jika mau fair, Gubernur yang berhasil memulai pembangunan ITF di Jakarta itu Anies Baswedan. ITF yang sedang dibangun di Sunter salah satu yang terbesar di dunia. Teknologinya juga paling mutakhir. Jadi wajar anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta besar karena ada pembangunan infrastruktur ITF disitu. Kenapa hal-hal yang yang sebernarnya mudah dipahami seperti ini menjadi peluru untuk menyerang,” pungkas Fahira.
Polemik persoalan sampah bermula saat Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya. Saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Bestari ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta. Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun yang membuat Risma kaget karena anggaran di Surabaya hanya Rp 30 miliar.
Padahal anggaran Rp 3,7 triliun itu bukan murni untuk pengelolaan sampah Jakarta, tetapi merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup. (RF)
