Ujaran rasisme tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat Papua di sejumlah daerah. Bahkan warga Papua menggelar aksi demonstrasi di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat, dengan mambawa bendera bintang kejora.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Syamsuddin Radjab mengatakan, Papua adalah bagian dari Indonesia.
Dia memaparkan, pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua sudah menjadi wilayah yang tak terpisahkan dengan Indonesia dalam ketetapan sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945.
Hal tersebut, menurut Syamsuddin, dikuatkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 berupaya penyerahan Belanda kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui fasilitasi PBB dan yang terakhir hasil referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) Papua pada 1969 dimana masyarakat Papua ingin melepaskan diri dari penjajah Belanda dan bergabung dengan Indonesia.
"Secara historis, budaya dan ekonomi, masyarakat Makassar mempunyai peran penting untuk membebaskan Papua dari cengkraman penjajah Belanda melalui operasi Mandala yang berpusat di Makassar dan akulturasi budaya Makassar dan Papua serta kemajuan ekonomi yang dipelopori para pedagang dari Makassar," papar Syamsuddin dalam pertemuan di Makasar, Sabtu (31/8/2019).
Menurut Syamsuddin, ada sejumlah bukti masyarakat Makasar cukup berperan dalam pembebasan Papua dari kaum kolonial, sehingga Papua menjadi bagian dari Indonesia. Salah satu bukti yang disebutkan eks ketua PBHI ini adalah adanya monumen pembebasan Irian Barat yang saat ini masih berdiri di Jl Jenderal Sudirman.
"Kala itu, Makassar atau Sulsel menjadi punggung perjuangan saat itu untuk membebaskan Irian Barat," katanya Direktur Jenggala Center ini.
Tak sampai di situ, Syamsuddin memaparkan juga soal peran warga masyarakat Sulawesi lainnya terhadap Papua. Disebutkan, suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar adalah pembangun dasar ekonomi dari Papua dan Papua Barat.
"Itu sangat jelas kita bisa lihat pembangunan ekonomi di Manokwari, Jayapura, Wamena, Puncak Jaya dan daerah lainnya. Pokok katanya, dari sepanjang pesisir hingga pegunungan sumbangsi masyarakat Sulsel sangat berperan penting,” katanya.
Bahkan, lanjut Syamsuddin, sepanjang garis perbatasan dengan Papua Nugini, sektor pendidikan dan ekonomi sangat ditopang dengan para perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, baik sebagai guru, pedagang dan pekerja lainnya disektor non-formal yang memajukan Papua.
“Papua adalah kita, dan kita adalah Papua," tutur Syamsuddin.
Syamsuddin lantas menyarankan pemerintah pusat lebih memperhatikan Papua. Pemerintah jangan sampai melupakan al-hal yang menjadi masalah di Papua selama ini, seperti halnya tentang kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.
Namun demikian, pemerintah pusat juga harus memerhatikan Papua soal kebudayaan bangsa Papua yanh harus dihormati dan dilindungi, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikannya.
"Pelanggaran HAM terutama juga harus diselesaikan yang merupakan dampak kebijakan pemerintah dimasa lalu, kerusakan lingkungan dampak Freeport dan pembalakan hutan secara liar. Penegakan hukum harus adil dan konsisten," pungkasnya. (RF)
