"Aku mendukung upaya-upaya KPK menuntaskan kasus-kasus korupsi, khususnya terkait KTP-e karena ini nominalnya besar sekali. itu kan uang rakyat, sangat disayangkan kalau itu hanya dinikmati seglintir orang. Kualitas KTP-e nya kan buruk yang di awal-awal itu," ujar Misbah saat dihubungi, Selasa (13/8/2019) malam.
Misbah berharap, KPK tidak berhenti pada empat orang terbaru yang ditetapkan sabagai tersangka untuk mengusut tuntas kasus korupsi KTP-e. Sebab, kata dia, banyak pihak yang diduga terlibat dan mencicipi uang haram tersebut.
"ini KPK harus didorong untuk menuntaskan kasus itu karena sudah banyak yang disebut," tandas Misbah.
Diberitakan sebelumnya, ada empat orang terbaru yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka adalah anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-e atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulis Tannos (PLS).
Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara yang sudah menjadi terpidana terkait kasus KTP-e adalah terdapat tujuh orang. Mereka adalah mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.
Kemudian, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto. (RF)
