"Semangat menyelesaikan RUU KUHP adalah agar menjelang 74 tahun usia kemerdekaan Indonesia, kita punya aturan hukum yang lahir dari rahim bangsa sendiri, tidak lagi menggunakan aturan hukum warisan kolonial. Pro aktifnya masyarakat dalam memberikan masukan akan sangat berguna, termasuk dalam hal pasal-pasal penghinaan agama ataupun pasal-pasal lainnya," ujar Bamsoet saat menerima Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (22/07/19).
Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pratiwi Febny (LBH Jakarta), Muhammad Rasyid Ridha (LBH Jakarta), Siti Aminah (ILRC), Pdt Penrad Siagian (Paritas Initiative), Suhadi Sendjaja (N3I), Peter Lesmana (MATAKIN), Trisno Raharjo (Muhammadiyah), RM Agustinus Heri Wibowo (KWI) dan Pdt Lokka (PGI),
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini sejalan dengan Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan bahwa KUHP merupakan citra peradaban sebuah bangsa yang harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan politik pemidanaan internasional. Karenanya, penyempurnaan RUU KUHP akan terus dilakukan hingga akhirnya bisa tuntas 100 persen untuk disahkan menjelang DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada September 2019.
"Di dunia internasional, kata penghinaan dalam unsur pemidanaan memang tidak lagi populer. Bisa saja kata penghinaan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 250 dan 313 RUU KUHP ditinjau kembali. Karena memang pembahasannya masih berjalan terus, belum tutup buku," tutur Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menyampaikan berbagai masukan. Antara lain mengganti kata 'penghinaan' dengan 'hasutan untuk menyebarkan, menyiarkan kebencian, dengan maksud melakukan kekerasan, atau diskriminasi'. Serta mengganti judul Bab VII RUU KUHP yang menyebut 'Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama', agar tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan agama menjadi subjek hukum.
"Semangat keberadaan bab VII dan pasal-pasal didalamnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya, sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi negara Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Jika redaksionalnya dirasa kurang tepat, DPR RI dengan senang hati menerima berbagai masukan dari masyarakat," tandas Bamsoet.
Karenanya, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyampaikan, berbagai masukan tertulis lainnya dari Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan akan diteruskan ke Komisi III DPR RI. Sehingga, KUHP yang dihasilkan bisa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan bisa menjawab berbagai persoalan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
"Keaktifan masyarakat memberikan masukan adalah cermin kepedulian mereka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai jika kelak RUU KUHP ini disahkan, justru malah terjadi penolakan dimana-mana. Karena itu DPR RI selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi. Sehingga saat RUU KUHP ini disahkan, masyarakat bisa menyambutnya dengan suka cita, bukan dengan duka cita," pungkas Bamsoet. (RF)
