Pangdam kembali mengingatkan bahwa rangkaian tugas pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) masih panjang dan terus berlangsung hingga penetapan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat bahkan hingga waktu setelahnya.
“Pencoblosan sudah selesai, saat ini sudah pada tahap perhitungan suara oleh KPU, untuk Jakarta Timur dan Jakarta Utara belum menyerahkan hasil ke KPU,” jelas Mayjen TNI Eko Margiyono.
Pangdam juga menjelaskan, KPU Pusat masih merekap hasil suara dari 34 Provinsi dan akan mengumumkannya pada 22 Mei 2019. Menurutnya, apapun hasilnya nanti, TNI dalam hal ini Kodam Jaya selalu siap menjaga keamanan wilayah DKI Jakarta.
Pangdam menambahkan, kondisi kesehatan Prajurit Kodam Jaya yang seperti itu sangat dibutuhkan dalam tugas pengamanan, sehingga Prajurit tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi provokasi di lapangan.
"Perlu adanya rotasi Prajurit yang bertugas, jangan hanya mengedepankan efisiensi saja, tapi tetap utamakan faktor kebugaran Prajurit, sehingga tugas pengamanan bisa berlangsung aman sesuai Protap," tegasnya.
Terkait kelancaran tugas pengamanan tersebut, Pangdam juga menekankan agar setiap Prajurit Kodam Jaya dapat mengoperasikan fitur dalam Aplikasi Mobile Pengamanan yang sudah dimiliki.
“Pada Pemilu yang lalu, masih ditemukan kesalahan saat pelaporan ke Command Center di Posko Kodam Jaya, sehingga mulai hari ini sudah dimulai sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut di Kodim Jakarta Pusat,” tegasnya lagi.
Menurutnya, aplikasi tersebut sangat membantu dalam tugas pengamanan Pilpres dan Pileg maupun tugas-tugas Kodam Jaya lainnya, sebab dapat mempercepat pengiriman laporan ke Posko Kodam Jaya secara real time sehingga bisa memangkas waktu birokrasi pelaporan dan bisa mempercepat pengambilan keputusan oleh pejabat yang mempunyai otoritas.
Dalam pengarahan tersebut, Pangdam juga menekankan pengaruh negatif perkembangan media sosial agar diwaspadai bagi seluruh Prajurit Kodam Jaya.
"Pengaruh negatif dari perkembangan media sosial harus disosialisasikan kembali ke Prajurit muda baik di level Tamtama, Bintara bahkan hingga ke level Perwira, sehingga para Prajurit tidak ikut-ikutan melakukan penyebaran hoaks di media sosial,” imbuhnya.
Pangdam juga mengingatkan agar Prajurit Kodam Jaya berlaku cerdas menyikapi hoaks di media sosial.
"Ingatkan kembali kepada Prajurit, bahwa politik TNI adalah politik negara, jadi siapapun presiden yang terpilih secara konstitusi maka dialah Panglima Tertinggi TNI, sehingga Prajurit Kodam Jaya harus bijak dan cerdas mengamati perkembangan pemberitaan di media, apalagi yang menyeret-nyeret TNI ke ranah di luar TNI,” pungkas Mayjen TNI Eko Margiyono. (RF)
