Ini adalah kali kesekian massa menggeruduk kantor Bawaslu. Massa merasa ada kecurangan yang cukup masif pada Pemilu Serentak yang berlansung pada 17 April 2019 lalu.
Massa mendesak Bawaslu bertindak tegas dan cepat untuk menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu tersebut.
Inisiator Rumah Perjuangan Rakyat, Andrianto SIP mengatakan Bawaslu tak boleh diam. Dugaan masifnya kecurangan Pemilu merupakan ancaman terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
"Saya rasa Bawaslu sudah harus bertindak mengingat kecurangan Pemilu yang demikian massaifnya," ujar Andrianto
Menurut Andrianto, Bawaslu harus mengeluarkan keputusan bahwa pesta demokrasi nasional tersebut merupakan Pemilu curang.
Selain dugaan kecurangan, Andrianto juga menyampaikan bahwa persoalan lain dalam Pemilu tersebut banyaknya korban jiwa petugas Pemilu.
"Terlebih begitu banyak korban berjatuhan. Sudah ada 575 nyawa melayang dan 3000 yang masuk Rumah Sakit," katanya.
Sebelumnya, dugaan kecurangan Pemilu sudah disampaikan ke Bawaslu. Tidak hanya kecurangan di lapangan, tapi juga dalam penghitungan suara (Situng).
Misalnya, Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah melaporkan ke Bawaslu. Mereka mengaku menemukan 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.
Data-data kesalahan tersebut telah di-capture dan barang buktinya dibawa serta diserahkan kepada Bawaslu sebanyak 1 kontainer. Kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur (5.826), Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219. (RF)
