|

Forum Presiden Mahasiswa Indonesia Akan Bentengi Bawaslu dan KPU Dari People Power

(Forum Presiden Mahasiwa Indonesia saat menyampaikan pernyataan sikap di Hotel Cipta, Pancoran, Jakarta Seletan)
Faktanews.id - Sebanyak 14 Presiden Mahasiswa meminta masyarakat tidak terprovokasi akan adanya aksi people power. Mereka tergabung dalam Forum Presiden Mahasiswa Indonesia. Pernyataan sikap disampaikan di Hotel Cipta, Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2019).

Koordinator Forum Presiden Mahasiswa Indonesia, Sultan Rivandi, mengatakan pihaknya akan mengawal dan menjaga KPU dan Bawaslu secara ketat jika nantinya aksi people power berujung pada tindakan anarkis. Menurut dia, pihaknya tidak ingin negara ini kacau hanya karena ulah dari sekolompok orang.

"Kalau tujuannya (people power) anarkisme, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Maka kami akan menolak segala bentuk kekerasan, kerusuhan, dan kami menyayangkan jika aksi People Powee itu berujung pada anarkisme. Dan kami akan menjaga dan mengawal KPU, Bawaslu dan instrumen penyelenggara pemilu lainnya," ujar Sultan.

Menurut Sultan, pihaknya meminta semua elemen masyarakat menjaga kondusifitas nasional. Menurutnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam Pemilu Serentak yang berlangsung pada 17 April 2019 lalu, misalnya, merasa dicurangi, hal itu tidak perlu memobilisasi massa untuk bertindak anarkis.

"Jika ada yang merasa dirugikan bukan berbuat rusuh yang inkonstitusional. Yang harus ditempuh adalah jalur konstitusi. Itu harus melalui mekanisme yang sudah disepakati. Kita ada Bawaslu, kita ada Mahkamah Konstitusi. Itulah institusi negara yang harus diperkuat, yang dipercaya untuk menyelesaikan segala persoalan pemilu ini," katanya.
Sultan meminta elemen masyarakat tidak salah memberikan perspektif dalam memaknai people power. People power dapat dimaknai sebagai perkumpulan orang dalam menjaga kedamaian, keharmonisan, dan pertisipasi publik dalam menjaga perdamaian di satu negara, tak terkecuali partisipasi masyarakat dalam ranah politik seperti Pemilu.

"Tapi dia ikut mengamati kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Itu bisa disebut People Power. Jangan ujuk-ujuk ketika mendekati hasil perhitungan suara ini, baru orang mengampanyekan people power. Untuk mnjaga kondisifitas negara, kita harus percaya kepada institusi," tandas dia.

Sultan menyebut 14 Presiden Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Prisiden Mahasiswa Indonesia adalah UIN Jakarta, Universitas Paramadina, UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Institut PTIQ, ITP Ahmad Dahlan, Universitas Islam Jakarta, STEBANK, STTM MHAMMADIYAH, UIKA Bogor, Universitas BSI, Universitas Azzahra, Universitas Mpu Tantular dan UNINDRA.

Forum Presiden Mahasiswa Indonesia juga menyapaikan pernyataan sikap. Pernyataan sikap mereka adalah,

Pertama, meminta KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan proses penghitungan suara secara jujur, adil, terbuka, dan transparan serta mengajak kepada seluruh entitas warga negara Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kedua, menolak segala tindakan inkonstitusional yang tidak sesuai undang-undang dasar 45, uu no 7 tahun 2017 tentang pemilihan dan intervensi terhadap penyelenggaraan pemilu serta meminta KPU untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggara pemilu yang gugur dalam bertugas.

Ketiga, mendesak elit politik mengikuti mekanisme hukum yang berlaku sesuai uu, jika terdapat kecurangan ataupun kekurangan dalam proses pemilu serta mendorong MK menggunakan kewenangannya jika terjadi perkara sengketa hasil pemilu sesuai konstitusi.

Keempat, mendorong pemerintah merevisi peraturan KPU No.3 tahun 2018 untuk mengatur hak KPPS agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Kelima, mengajak seluruh masyarakat yang mendukung masing-masing calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk mengakhiri Fanatisme “Buta” terhadap para pasangan calon, serta mengembalikan semangat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keenam, menghimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama mengawal demokrasi di Indonesia dan mendesak elit politik untuk menghentikan devide et impera (politik adu domba). (RF)

Komentar Anda

Berita Terkini