|

Mengusili Ghirah Keislaman Jokowi

(Miftah H. Yusupati)
Faktanews.id - Calon presiden Joko Widodo adalah seorang muslim alias pemeluk agama Islam. Setidaknya di KTP elektronik tertera begitu. Beberapa kali ia juga tertangkap kamera sedang salat, bahkan sebagai imam. Jadi tak usah meragukan keislaman Jokowi.

Dalam debat kandidat Pipres 2019 tahap kedua 17 Februari lalu, mantan Walikota Solo ini mengaku  tidak takut kepada siapa pun, selain kepada Allah. “Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk negara, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT, untuk Indonesia maju, untuk rakyat kita sejahtera,” ucapnya saat memberikan pernyataan penutup di sesi terakhir debat capres kedua tersebut.

Pernyataan Jokowi ini menarik dan tidak ada masa kadaluarsanya. Dari pernyataannya itu publik telah menangkap kesan bahwa Jokowi hendak menunjukkan bahwa dirinya adalah muslim yang baik. Ia memiliki ghirah keislaman yang memadai. Begitukah?

Lalu, apa itu ghirah? Ulama besar yang pahlawan nasional, Buya Hamka, mendefinisikan ghirah adalah perasaan cemburunya orang beriman. Ghirah juga bisa diartikan sebagai  semangat. Buya Hamka menggambarkan ghirah Islam sebagai nyawanya umat Islam.

Belakangan ini, viral pernyataan pengamat pertahanan dan keamanan, Salim Said, yang meragukan komitmen pemerintah Indonesia terhadap nasib muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Dalam sebuah video wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, Salim mengungkap fakta bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak kedatangan delegasi Uighur di Istana Kepresidenan.

"Delegasi muslim Uighur datang diantar oleh Din Syamsudin, sudah datang di depan Istana mau ketemu presiden, (tapi) ditolak presiden," kata Salim Said dalam cuplikan video yang diunggah akun Arisnawan, Selasa (2/4).

Jokowi menolak delegasi dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal. "Ini sumbernya Din Syamsudin, presiden tidak ingin menyakiti hati pemerintah Cina," imbuhnya.

Tokoh Uighur ini datang membawa Alquran tulisan tangan sebagai hadiah kepada presiden RI, presiden sebuah negara dengan penduduk Islam yang besar.

Mendengar alasan tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) ini menganggap bangsa Indonesia saat ini tak ubahnya seperti saat masih mengalami masa penjajahan.

Din Syamsudin sendiri sudah mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dikabarkan mundur karena mengetahui orang-orang di belakang Presiden Jokowi banyak yang berbohong. “Saya keluar dari utusan khusus presiden dalam masalah dialog agama, karena saya tahu betul siapa orang-orang di belakang jkw, say tahu betul kebohongan-kebohongan mereka semua. Klo di 2019 umat Islam kalah, saya tidak bisa bayangkan 2024 nanti islam masih ada atau tidak.” Begitu pernyataan Din yang viral sejak Februari lalu.

Din memang membantah kabar yang viral itu dari dirinya. Hanya saja, dengan keluarnya video yang berisi pernyataan Salim Said itu, maka publik tentu menimbang kebenaran pernyataan yang dibantah Din itu.

Pernyataan Salim juga sekaligus menggugurkan pernyataan Jokowi yang bilang hanya takut kepada Allah SWT. Jokowi nyatanya takut dengan Cina. Jokowi khawatir Negeri Komunis itu tersinggung jika dirinya menerima tokoh muslim Uighur. Cina sudah menjadi tempat bergantung bagi Indonesia. Dari situ, publik juga bisa mengukur seberapa kuat ghirah keislaman putra Solo itu. Bisa diukur pula seberapa dalam cintanya kepada Islam dan muslim. Selanjutnya biarkan publik yang akan menilai sendiri.

Persoalannya, Jokowi tidak sendiri. Pemimpin dunia Islam yang telanjur terikat dengan duit Cina juga memiliki sikap serupa.

Ketika Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ditanya wartawan terkait dugaan penahanan massal pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur, dia juga terdiam. Mantan pemain kriket tersebut berdalih tidak tahu banyak tentang situasi di Provinsi Xinjiang, Cina, tempat pemerintah Cina menahan jutaan orang di kamp-kamp untuk untuk kepentingan cuci otak.

Khan mengaku tidak akan mengkritik Cina di depan umum. Ia akan mengangkat masalah ini secara pribadi “karena begitulah (orang Cina),” ujar Khan seperti dikutip The Telegraph belum lama ini.

Komentar Khan yang terbatas itu, menurut The Telegraph, sangatkah kontras dengan kecamannya atas keheningan “memalukan” dunia Islam atas kasus Rohingya di Myanmar.

Pakistan adalah jantung dari rencana Cina untuk membangun jaringan jalan sutra modern mulai dari pelabuhan, jalan, dan kereta api di seluruh Asia. Pakistan memiliki kepentingan besar untuk tidak menunjukkan sikap ofensif terhadap Negara Tirai Bambu itu. Pakistan telah membanggakan ikatan persaudaraan yang “lebih tinggi dari pegunungan, lebih dalam dari lautan, lebih kuat dari baja, dan lebih manis dari madu” ketika Cina menjanjikan paket investasi sebesar £46 miliar.

Selain Indonesia dan Pakistan, Turki juga tak berdaya. Sejumlah besar investasi Cina telah mengalir ke dalam ekonomi Turki yang sedang kesulitan. Pada tahun 2009, setelah kerusuhan etnis di Xinjiang antara orang Uighur dan Han Cina menewaskan hampir 200 orang, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan masih bisa bertanya di depan umum bagaimana pemerintah Cina bisa berdiri dan menyaksikan apa yang ia sebut sebagai “genosida.”

Tahun 2015, Turki menerima lebih dari 500 warga Uighur yang melarikan diri ke Thailand dan menghadapi deportasi kembali ke Cina.

Sekarang, kebutuhan pemerintah Turki akan mitra dagang asing yang andal di tengah memburuknya hubungan dengan Amerika tampaknya menghambat respon Erdogan. Bulan Juli 2018, ketika mata uang lira tersendat dan ekonomi Turki menghadapi krisis besar, Bank Industri dan Komersial China memutuskan untuk menyediakan paket pinjaman sebesar £2,8 miliar.

Sekadar mengingatkan, PBB memperkirakan sebanyak satu juta penduduk Uighur, kelompok minoritas Muslim yang berbahasa Turki, telah dipaksa masuk ke kamp-kamp untuk menjalani indoktrinasi politik. Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah menuju pemberlakuan sanksi, di sisi lain respon dunia Muslim, sekutu Cina, tetap redup.

“Negara adikuasa di Timur tersebut menggunakan kekuatan diplomatik dan keuangannya untuk menutup kecaman,” kata Sophie Richardson, Direktur Human Rights Watch di Cina.  “Saya pikir Cina mencegah negara lain membicarakan hal ini. Cina sangat kuat. Cina telah menginvestasikan banyak uang di banyak negara,” lanjutnya.

"Apa kita ini bangsa merdeka apa bangsa terjajah oleh Tiongkok?" Salim Said bertanya. Indonesia adalah penikmat yuan dan dolar dari Cina. Jokowi telah dipaksa untuk menunduk terhadap Negeri Komunis itu. Indonesia bukan Negara yang berdaulat.

Oleh: Miftah H. Yusupati

Wartawan Senior
Komentar Anda

Berita Terkini