 |
| (Syamsuddin Radjab) |
Sebagai pesta, tentu ada undangan yang disebarkan oleh penyelenggara pemilu terhadap mereka yang harus diundang untuk menunaikan hak pilihnya dengan mencoblos masing-masing kertas suara sesuai dengan pilihannya berdasarkan nalar sehat dan hati nurani.
Dalam pesta, kadang ada yang luput diundang dari ratusan handai tolan, kerabat atau sahabat. Bayangkan handai tolan yang akan diundang itu 192 juta orang?, mungkin bukan karena sengaja tetapi penyelenggara hajatan pesta yakni KPU matanya tinggal 5 watt, begadang, badan capek dan mungkin juga sudah jarang mandi.
Dalam pesta juga kadang terjadi keributan kecil, entah karena kesenggol sesama peserta pesta atau juga dengan sengaja membuat onar dengan maksud menunjukkan eksistensi dirinya bahwa dia pemegang wilayah ditempat pesta itu diselenggarakan. Cukup laporkan ke aparat keamanan semuanya dapat melanjutkan pesta demokrasi dan biarkan ia berurusan dengan penegak hukum.
Dari semua proses pesta, penyelenggara telah menyediakan mekanisme komplain (complaint mechanism) agar hak memilih warga negara tetap dapat dilaksanakan sebagai penjabaran kedaulatan rakyat. Pesta inilah kesejatian kedaulatan rakyat dan selanjutnya akan beralih kepada penerima mandat.
Sebagai rakyat, kita hanya memberi mandat kedaulatan kepada capres/cawapres atau caleg bukan melepaskannya. Kedaulatan tetaplah pada diri masing-masing rakyat sehingga apabila mandat tersebut disalahgunakan maka si pemberi dapat menariknya kembali dengan mekanisme konstitusionalitas yang telah diatur.
Ibarat perusahaan, kita semua sebagai rakyat pemilik saham tunggal dapat menunjuk direksi (presiden) sebagai pelaksana rutin perusahaan yang bernama negara. Jika direksi yang ditunjuk tidak cakap menjalankan hasil RUPS atau bahkan menyalagunakan kewenangan yang diberikan maka pemilik saham dapat menggantikannya kapan saja sesuai mekanisme yang ada. Presiden/ Wakil Presiden dan anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dimakzulkan (impeachment) atau di PAW (pergantian antar waktu).
Semarak Money Politics
Jelang pelaksanaan pemungutan suara hingga jelang subuh tadi pesta demokrasi diserang dengan money politic (politik uang) yang dilakukan oleh para caleg atau timnya yang terjadi dipelbagai tempat dalam waktu yang hampir bersamaan dalam “serangan fajar” sebelum ke TPS.
Pelaku politik uang mungkin salah pesta, dikiranya ini pesta kawinan atau hajatan sunatan massal yang biasanya membawa amplop berisi sejumlah uang atau barang yang akan diberikan kepada sohibul bait (pemilik hajat). Lupa bahwa ini pesta yang anti amplop bahkan dilarang oleh undang-undang dan pelakunya dapat diterunku dalam jeruji besi.
Pesta demokrasi dengan mengadalkan politik uang hanya mereka yang tidak percaya diri untuk dipilih dan sudah menilai dirinya bukanlah pilihan terbaik bagi rakyat sehingga mengandalkan materi menggoda pemilih untuk dipilih. Tipikal Capres atau caleg model begini lebih baik dibuang ke tong sampah biar perilakunya dibersihkan aparat penegak hukum.
Pesta haruslah berlangsung riang gembira jangan dicemari dengan perilaku aneh yang dapat merusak keberlangsungan pesta yang penuh keriangan itu. Politik uang jelas upaya merusak mentalitas rakyat dalam memilih dengan ukuran-ukuran materi. Kedaulatan tak dapat dipertukarkan, melekat pada diri kita sebagai rakyat dan itulah kebanggaan tertinggi sebagai pemilik pesta.
Pemberi dan penerima politik uang menunjukkan kerendahan moral dan etika dalam berdemokrasi. Pemberi uang menandakan ketidakmampuannya dalam berkompetisi secara sehat dan kehilangan nalar sementara penerima bisa ditakar dengan mudah seharga rupiah yang diterimanya.
Malam hingga subuh tadi saya menerima penyampaian adanya penangkapan terhadap oknum-oknum caleg dari sejumlah parpol yang sedang melakukan politik uang dibeberapa tempat berupa penyebaran amplop berisi uang yang akan diberikan kepada pemilih.
Tiga hari lalu, polisi juga menangkap enam orang pembawa uang kes sebanyak Rp 90 miliar dibandara Soetta dan diduga upaya suap politik. Sungguh mereka telah mengotori pesta demokrasi dengan bau terasi menyengat. Perilaku yang merusak pesta rakyat ditengah semerbak bau harum tumbuh kembangnya demokrasi yang kian mekar.
Regulasi perundang-undangan pemilu tegas melarang perbuatan politik uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ketentuan pidana selama 4 tahun dan sanksi denda 48 juta. Jika pelakunya adalah masyarakat yang kurang pengetahuan hukum dan tidak mampu, lalu siapa yang akan menanggung keluarganya? bagaimana nasib anak-anaknya kelak?. Keji dengan mengorbankan masyarakat demi nafsu kuasa sesaat.
Akhir Pesta
“Tak ada pesta yang abadi”, demikian kata orang bijak meresapi hiruk-pikuk pesta demokrasi. Pesta rakyat dalam beberapa hitungan jam kedepan akan segera berakhir, harapan dan penyesalan silih berganti menghiasi jalannya demokrasi bangsa kita.
Memilih dengan akal pikiran dan penuh kesadaran akan membantu rasa sesal berlalu sementara mereka yang terbelih dengan uang mengumpat sumpah serapah kepada pemimpinnya yang tak bertanggungjawab atas nasib malang yang dialaminya karena tertangkap polisi.
Semua sangat tergantung kepada kita, sang pemilik kedaulatan negara yakni rakyat dan warga negara yang baik. Tetangga saya, dari sabang pagi sudah terlihat rapi dengan kemeja panjang celana bahan, seolah akan menghadiri pesta kawinan kaum ningrat.
Wajahnya ceriah penuh senyum menyapa saya yang masih santai menyiram bunga di halaman rumah. Saya sudah menduga pilihan tetanggaku akan memilih caprestertentu karena di rumahnya terpasang gambar capres. Walau beda pilihan, kami adalah tetangga karib, saling menyapa pagi dan mengingatkan acara pesta demokrasi sekali dalam lima tahun.
Beda pilihan tak harus saya membencinya, demikian sebaliknya. Kami tetaplah tetangga saling jauh dari sanak famili tapi paling cepat datang membantu jika kami memerlukan bantuan. Jika kami melaksanakan lebaran, saya menyapanya dengan bertandang ke rumahnya dan mengajak makan bersama walau beda keyakinan.
Demikian pula sebaliknya, perayaan natal kebahagiaanya dia bagi kepadaku dengan mengirimkan salam hangat dan mengajak menikmati hidangan yang disediakan. Tentu, tetanggaku sangat mengerti makanan apa buat saya yang muslim. Segalanya begitu indah menikmati perbedaan dalam persaudaraan.
Saya dan keluarga berangkat ke TPS dekat rumah bersama keluarga tetanggaku mendaftarkan diri ke KPPS yang kebetulan hanya beberapa meter dari rumah kami berdua. Duduk bareng mendengar nama masing-masing menunggu giliran memberikan hak suara untuk memilih capres dan caleg.
Sehabis menggunakan hak pilih, kami kembali ke rumah masing-masing sambil bercakap ria dinamika jalannya pilpres yang berjalan ketat. Dia mulai bercerita kenapa menjatuhkan pilihannya ke capres yang dikaguminya dengan alasan-alasan rasional serta harapannya. Saya termangu diam sambil menyimaknya dengan baik, penuh perhatian dan sesekali bertanya mengumpang penjelasan lebih mendalam.
Tetanggaku adalah pemilih rasional bukan emosional seperti kebanyakan pemilih. Berbeda dengan pendukung lainnya, membabi-buta membela capres pilihannya tanpa kita ketahui alasan-alasan pilihannya yang penting dia harus diganti. Rasa bencinya begitu mengemuka dan mendalam entah apa gerangan kekecewaan yang dialaminya.
Saya mengajak tetanggaku mampir ke rumah sembari menyuguhkan kopi pagi dan mulai aku menjelaskan pilihanku dengan argumen-argumen logis, fakta dan harapan saya kedepan terutama soal penyelesaian pelanggaran HAM berat yang berlarut-larut.
Akhirnya kami saling memahami dan saling memaklumi pilihan yang berbeda dalam pesta bersama. Biarkan kami mengakhiri pesta demokrasi ini dengan tetap bergembira ria walau beda dalam pilihan, karena semua pesta pasti akan berakhir dan cara mengakhirinya dengan bergandengan tangan, saling lempar senyum dalam ikatan bhineka tunggal ika. Sebuah lagu Europe “The Final Countdown” mengingatkaku dalam liriknya, Will things ever be the same again ?. Entahlah, Wallahu A’lam Bissawab.
Oleh: Syamsuddin Radjab
(Direktur Eksekutif Jenggala Center dan Dosen HTN UIN Alauddin, Makassar)
