 |
| (Syamsuddin Fadjab) |
Dari kacamata geopolitik strategis, Sulawesi Selatan merupakan daerah utama yang selalu menjadi perhatian Jakarta dalam potret politik kekuasaan. Bukan saja karena memiliki stok pemimpin berkaliber tetapi pengaruh “petuah” tokoh Sulsel getaran resonansinya terasa kesemua wilayah Indonesia timur bahkan barat.
Ibarat gempa, Sulsel adalah titik pusar putaran politik diluar Jawa selain Jabar, Jateng dan Jatim. Dalam hitungan popular vote, Jawa adalah sentrum magnetik berarus kuat dalam permainan perebutan kekuasaan politik, namun Sulsel adalah pertaruhan gengsi (prestige) dan kebanggaan (pride) tersendiri jika mampu menaklukannya.
Di zaman kompeni, Belanda nyaris frustasi ingin menguasai daerah ini karena perlawanannya yang sengit dan pantang menyerah. Dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin, dentuman meriam Belanda tak membuatnya keder apalagi lari tunggang langgang dari peperangan.
Itulah sehingga Speelman menjulukinya “Ayam Jantan dari Timur”, ayam jago (berani) dari Makassar atau de Haantjes van Het Oosten. Suatu sematan agung kepada tokoh perlawanan dimasa penjajahan karena kegigihannya mempertahankan wilayah dan kehormatan bangsanya. Hasanuddin baru dapat ditaklukkan ketika Belanda menerapkan taktik devide et impera (politik adu domba dan pecah belah).
Seorang kawan perwira tinggi bahkan menyebut, bagi kalangan TNI/Polri belumlah sempurna dan teruji kepemimpinannya jika selama karir dinasnya belum pernah bertugas di Sulawesi Selatan. Dari tanah ini, seorang prajurit moncer meraih bintang dipundak tetapi juga bisa rontok ditengah jalan karena ketidakmampuan mengelolah suasan politik lokal apalagi menghadapi kaum aktivisnya. Jika Jawa adalah koentji, maka Makassar adalah jalan meraih kunci itu.
Tidak mengherankan jika dalam konteks pilpres, paslon Probowo Sandi menggempur habis-habisan wilayah ini untuk dimenangkan, demikian halnya dengan Presiden petahana, pasangan Jokowi Maruf. Silih berganti kedua paslon capres berlomba berdatangan untuk menaklukkan hati rakyat Sulawesi Selatan.
Berebut Gengsi
Penduduk Sulawesi Selatan sekitar 8.8 juta jiwa dan daftar pemilih tetap (DPT/DPTb) tercatat sekitar 6 jutaan dengan jumlah TPS hanya 26 ribuan. Bila dibandingkan dengan penduduk DPT Jawa Barat yang berjumlah 32.6 juta, Jawa Tengah sebesar 27.4 juta dan Jawa Timur sebanyak 30.5 juta sangat jauh berbeda.
Memenangkan suara di ketiga provinsi diatas dalam pilpres sejatinya sudah menang dan game over. Total DPT ketiganya berjumlah 89.5 juta dari DPT nasional sebanyak 192 juta. Artinya 46 persen sudah ditangan dan hanya menambah satu provinsi saja, pasangan capres tersebut sudah memenangkan pertarungan pilpres 2019.
Mengapa capres memburu kemenangan di Sulsel ?, sekali lagi jawabannya adalah soal prestise dan kebanggaan. Capres akan merasa kemenangan di Sulsel merupakan pertaruhan wibawa, kehormatan dan menunjukkan kelas kemampuan politik yang dimiliki sang capres jika bertarung digelanggang para ayam jago.
Memenangkan wilayah Papua, Maluku, Kalimantan dan Nusa Tenggara misalnya memberikan kegembiraan kepada capres dan tim pemenangannya, tetapi tanpa memenangkan Sulsel tak mendapatkan rasa bangga dan kehormatan sebagai petarung politik nasional.
Disini makna saya sebutkan bahwa Sulsel bukan soal angka tapi nilai atas kemenangan kontestasi yang memberi cap gengsi dan kebanggaan tersendiri. Bagi prajurit pejuang sudah banyak mengalami peperangan dipelbagai tempat, namun ia akan menceritakan perang laga kebanggaan yang membuatnya berbeda dan ada gengsi tersendiri pada perang yang dialaminya. Dan itu adalah Sulawesi Selatan.
Sebagai contoh kecil, banyak orang memakai smartphone seperti yang ada digenggaman anda saat ini tapi akan berbeda penilain orang dan gengsinya jika anda menggenggam handphone bermerek Diamond Rose iPhone, Gresso Luxor, Vertue Cobra, atau Diamond Crypto. Itulah perbedaan antara bangga (proud) dan kebanggaan (pride). Sulsel adalah kebanggaan politik dalam pilpres.
Maka tak mengherankan kedua pasangan tanpa henti berusaha sekuat tenaga mengguyur massa lapangan kebanggaan kota Anging Mammiri yakni lapangan Karebosi dalam setiap kampanye akbar terbuka yang digelar masing-masing pasangan calon.
Prabowo bahkan membuka kampanye terbukanya dilapangan Karebosi, pada Ahad, (24/3/2019) disusul capres petahana, Jokowi (31/3/2019) dengan jumlah massa yang lebih besar. Kesemuanya karena Karebosi pemberi cap dengan merek bergengsi.
Pilpres Bharatayudha
Pernyataan Moeldoko pada Februari 2019 menyentak opini publik karena mengidentifikasi pilpres dengan perang total (total war) sebagai reaksi atas puisi Munajat 21 dengan memakai perumpamaan pilpres sebagai perang badar. Pelbagai reaksi muncul dari kubu lawan seperti diutarakan Fadli Zon (27/2/2019) dengan menyamakan Moeldoko seperti tangan kanan Hitler, Joseph Goebbels menteri proganda Jerman dalam perang dunia kedua yang memerintahkan perang total melawan sekutu.
Dalam cerita rakyat juga dikenal makna sama dengan istilah Perang Bharatayudha, perang panjang yang melibatkan dua keluarga antara Pandawa dan Kurawa untuk menduduki tahta mahkota raja di kerajaan Hastinapura. Akibat perang total Bharatayudha itu, banyak memakan korban dikedua pihak walau dimenangkan Pandawa namun kehancuran kerajaan tak terelekkan.
Seperti kata ketua Mao Zedong, bahwa politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sehingga ia pun menerapkan konsep ini dengan mengusir kaum republik melipir ke Taiwan karena kalah perang saudara dan pertumpahan darah sulit terhindarkan
Jika pilpres ibarat perang tanpa senjata, maka senjata sesungguhnya adalah strategi pertempuran politik dengan pemetaan yang tepat dengan dukungan sumber daya dan logistik yang kuat. Pilpres tentu bukan perang fisik tetapi kekalahan dalam pilpres memicu perang sesungguhnya dalam bentuk perang senjata dan terjadi dipelbagai negara baik di Afrika maupun Amerika Selatan.
Dalam perang Bharatayudha ada etika yang perlu diterapkan dalam perang pilpres seperti larangan berbuat curang yang dapat dimaknai bahwa pilpres terlepas dari upaya culas memenangkan hati rakyat dengan cara manipulasi dan politik uang seperti caleg DPR di OTT KPK dengan 48 kardus berisi uang persiapan suap.
Selain itu, pertempuran Bharatayudha pun melarang prajurit melakukan tindakan pengeroyokan dalam peperangan yang berarti segala perbuatan dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri dan mengeroyok lawan politik tanpa mengindahkan rambu-rambu hukum atau dengan membawa perkara pilpres ke Mahkamah Konstitusi dan bukan memprovokasi rakyat dengan people power.
Yang menarik lainnya yaitu bahwa pertempuran Bharatayudha ada waktu memulai dan mengakhiri perang. Dimulai saat matahari terbit dan berhenti disaat matahari terbenam. Peserta Pilpres harus mengerti jadwal kampanye pilpres dan mengakhiri pada masa tenang sebelum pemungutan suara. Jangan berkampanye walau minggu tenang yang melanggar aturan pemilu.
Yang terpenting pelajaran perang bharatayudha adalah seorang kstaria atau calon presiden harus mengakui kemenangan lawan dengan menyerah dan tanpa tindakan yang dapat mengancam wilayah kedaulatan negara setelah kalah dalam pertempuran pilpres.
Saya lebih menyarankan agar perang pilpres menghindari perang ala Bharatayudha tapi menerapkan kaedah dan prinsip dasar perang dengan menggunakan strategi ala Sun Tzu bahwa ‘Seni tertinggi perang adalah untuk menaklukkan musuh tanpa pertempuran”. Mengalahkan kontestan pilpres lainnya tanpa menyakiti.
Oleh: Syamsuddin Radjab
(Direktur Eksekutif Jenggala Center; Dosen HTN UIN Alauddin, Makassar)
