 |
| (Cagar budaua makam Souw Beng Kong) |
"Kami meminta kepada Gubernur Anies Baswedan membatalkan Keputusan no.278/2016 tersebut. Karna tidak sesuai dengan semangat Nasionalisme Indonesia dan hal ini mengarah pada penyimpangan juga penyelundupan sejarah," ujar Rasyid dalam keterangan persnya, Senin (25/3/2019).
Menurut Rasyid, keputusan Ahok mengeluarkan peraturan No.278 tahun 2016, tentang Penetapan Makam Souw Beng Kong Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sarat kepentingan prinadi dan kolompoknya.
"Sementara kita ketahui bahwa Souw Beng Kong adalah antek Jan Pieter Zoen Koen. Ketika Belanda menyerang Kesultanan Banten, Souw ikut memerangi Banten. Selain antek Belanda, dia juga agen Dinasti Cina Ming," tukas Rasyid.
Rasyid juga menambahkan bahwa Souw Beng Kong adalah Kapitan (Kapten) yang diangkat Belanda. Kapitan jelas adalah orang yang loyal pada pemerintah kolonial Belanda. Fungsi mereka adalah penyambung lidah pemerintah kolonial.
Souw Beng Kong sendiri seperti layaknya sebagian etnis China di Jakarta pada hari ini, kesibukan Beng Kong pun tidak jauh berbeda. Ia pemilik berbagai usaha seperti pembuatan mata uang koin tembaga, pemilik kapal, kontraktor, dan pengawas rumah perjudian.
"Sampai akhir hidupnya Sou Beng Kong masih tetap setia terhadap pemerintahan penjajah VOC ini, dimata Penjajah VOC Souw Beng Kong adalah “anak emas”.
"Bagaimana seorang antek penjajah, dan juga agen kegiatan haram seperti perjudian, makamnya dijadikan Cagar Budaya?," tanya Direktur Sabang Merauke Institute itu.
Dia lantas mendesak Anies bersikap tegas untuk membatalkan peraturan yang pernah dikeluarkan Ahok tersebut.
"Ini bentuk pengkhianatan dan penghinaan pada Para Pahlawan Kemerdekaan Indonesia dan para Founding Fathers kita," katanya. (RF)
