Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Sulawesi Barat, Ibnu Munzir. Dia berharap, kerja keras timnya dapat meningkatkan perolehan suara 73 persen di Sulbar yang pernah diraih Jokowi-JK pada Pilpres 2014 silam.
"Partai koalisi ini kan bertumpu pada caleg. Caleg ini sudah turun bersosialisasi Jokowi-Maruf. Itu yang pasti dilakukan. Dan tentu saja beberapa Bupati mensupport itu, karena mereka pilihannya sama. Mudah-mudahan saja bahwa gerakan yang kami lakukan itu paling tidak perolehan suara 73 persen yang kita peroleh dulu itu bisa meningkat," ujar Ibnu di kantor Jenggala Center, Selasa (8/1/2019).
Ditanya kendala untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf, Ibnu Munzir yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulbar, ini menyampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kurang mensupport gerakan dan kerja keras Tim Kampanye Daerah.
"Caleg sih turun, memang dengan keterbatasan. Keterbatasan dalam pengertian bahwa selama ini sumber dayanya lebih kepada calegnya. Mungkin supportingnya memang harus ditingkatkan," katanya.
Menurut dia, hingga saat ini TKN belum sepenuhnya mensupport kerja keras TKD di Sulbar. Selama ini, caleg dari partai pengusung Jokowi-ma'ruf lebih memberdayakan mereka sendiri untuk merebut dukungan pemilih.
"Itu yang saya bilang tadi, supporting dari pusat, dari TKN nya. Supporting TKN nya yang belum sepenuhnya turun kelapangan. Sehingga itu yang saya bilang tadi, caleg memberdayakan dirinya sendiri," ucap dia.
Kendati supporting TKN belum maksimal, Ibnu mengaku tetap melakukan koordinasi dengan TKN.
"Koordinasi ya tetap. kita punya group WA, group WA internal, ada group nasional. Semua itu menjadi media komunikasi antara pusat dan daerah," katanya.
Ibnu berharap gerakan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf lebih masif dan solid. Dengan demikian, Jokowi-Ma'ruf dapat memenangkan pertarungan kontestasi pesta demokrasi nasional lima tahunan yang akan datang.
"Kita berharap gerakan ini iramanya lebih intensif, meningkat, terpadu, tentu saja dengan sumber daya yang cukup," tandas pimpinan Komisi V DPR RI itu. (RF)
