Menurut Dahnil, peran Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini dapat menjadi alat tekan bagi China untuk tidak melanggar deklarasi universal hak asasi manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan Bagi Indonesia, pembelaan terhadap Muslim Uyghur juga adalah amanat pembukaan UUD 1945.
“Pemerintah harus segera melakukan aksi nyata dalam menghentikan diskriminatif rasial yang terjadi di China,” ujar Dahnil Anzar dalam keterangannya, Selasa (17/12/2018).
Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif harus dilakukan pemerintah terhadap nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya.
“Sikap Indonesia ini tidak boleh ragu dan didikte oleh siapapun. Apalagi terkait dengan kemanusiaan. Indonesia harus segera bertindak atas apa yang dilakukan pemerintah China. Karena ini mandat konstitusi,” tukas juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini.
Namun pada kesempatan itu, Dahnil menegaskan bahwa solidaritas dan dukungan Indonesia ini melebihi batas agama. Sama halnya dengan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis di negara lainnya, desakan ini lebih kepada nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.
“Sama seperti saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, dan belahan bumi mana pun. Ini karena amanat konsitusi yang kita anut agar nilai kemanusian dan perdamaian harus dijunjung tinggi,” pungkasnya.(kanigoro)
