|

Predikat BB, Pontianak dan Bondowoso Berhemat Ratusan Miliar

FaktaNews.id - Dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017, sebanyak 22 kabupaten/kota berhasil meraih predikat BB,  meningkat dibanding  tahun sebelumnya yang baru 10 kabupaten/kota. Kenaikan itu juga dibarengi dengan berbagai keberhasilan pemda, terutama dalam hal efisiensi. Sebagai contoh, Kabupaten Bondowoso berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 166,96 miliar. Sedangkan Kota Pontianak bahkan bisa berhemat Rp 380 miliar. 

Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, dengan penerapan SAKIP pihaknya menjadi lebih fokus, setelah memperoleh bimbingan dari Kementerian PANRB. “Dengan SAKIP, kami bisa efisiensi lebih dari 166 miliar, sehingga bisa dialihkan ke kepentingan yang lebih mendesak,” ujarnya baru-baru ini.

Dijelaskan, pada tahun 2016, APBD Bondowoso sebesar Rp 971,47 miliar untuk 796 kegiatan. Sedangkan tahun 2017, turun menjadi 704 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 899,76 miliar. Jika indikator dan program serta rencana kegiatan terlalu banyak, setiap unit kerja kurang fokus untuk mencapai target.

Karena itu Pemkab Bondowoso memangkas sejumlah program dan kegiatan yang dinilai tidak berhubungan langsung dan menunjang program utama. Sebagai contoh, kegiatan yang dipangkas adalah studi banding.

Diakui bahwa untuk mengarah ke sana, awalnya memang tidak mudah. Namun menurut Amin,  setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, diperlukan komitmen kepala daerah untuk mengajak semua perangkat daerah memperbaiki kinerja. Mulai dari perbaikan perencanaan agar semua nyambung dan berorientasi outcome.

Jurus kedua, setiap unit kerja maupun pegawai yang bekerja di lingkungan Pemkab Bondowoso harus meningkatkan kapasitas seluruh OPD untuk mengikuti ritme yang ditentukan oleh kepala daerahnya, sehingga semua punya komitmen yang sama. “Dan yang ketiga tentu diperlukan ketersediaan perangkat yang memadai untuk mendukung agar semua perangkat bisa bekerja secara maksimal,” jelasnya.

Selain untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ada tiga program lain yang menjadi prioritas utama Pemkab Bondowoso. Tiga program itu adalah klaster kopi, pertanian organik milik rakyat, dan pariwisata.  “Kami fokus klaster kopi yang berbasis rakyat. Kami turun langsung untuk pembinaan, sehingga teman-teman menyebut sebagai Bondowoso Republik Kopi,” ujar Bupati yang telah menjabat selama dua periode ini.


Akan halnya dengan Pemerintah Kota Pontianak yang berhasil menghemat dana sebesar Rp 380 miliar pada tahun 2017, dan mendapatkan predikat BB pada Evaluasi SAKIP 2017. Tiga tahun berturut-turut SAKIP Pemkot yang berada di Garis Khatulistiwa ini merangkak, dari predikat CC,  B pada 2016, dan tahn 2017 menjadi BB. “SAKIP ini bermanfaat untuk percepatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Edy Rusdi Kamtono yang mengatakan bahwa pihaknya terus mendapat pendampingan dari Kementerian PANRB.

Menurut Edy, setidaknya ada tiga manfaat  penerapan SAKIP yang baik, yakni kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat, semakin ekonomis, efisien, dan efektif, dan yang ketiga adalah kesalahan yang sama tidak berulang.

Pada tahun anggaran 2017, APBD Kota Pontianak sebesar Rp 2,188 triliun untuk 553 program dan 3.246 kegiatan. “Sebanyak 103 program dan 814 kegiatan yang tujuan tidak jelas dipangkas.  Kita dapatkan efisiensi kurang lebih 380 miliar rupiah,” jelas Edy.

Sebelum mengimplementasikan SAKIP, lanjut Edy, sulit untuk melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan analisis capaian kinerja. Setelah dilakukan efisiensi dengan sistem SAKIP, kinerja seluruh jajaran menjadi lebih fokus, indikator jelas, sasaran strategis tepat tercapai, dan terintegrasi. Selain itu, seluruh pimpinan OPD juga diberi bekal tentang manajemen anggaran yang berbasis kinerja. “Pimpinan OPD paham bahwa kinerjanya berorientasi hasil,” tegasnya.

Dua pemda tersebut hanya sebagian dari sejumlah pemda yang berhasil melakukan mendongkrak efisiensi anggarannya dengan penerapan SAKIP. Masih ada sejumlah pemda lain, terutama yang mendapat predikat BB, yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP-nya dan melakukan penghematan anggaran belanjanya.

Belum lagi Provinsi Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kota Bandung, dan Kabupaten Banyuwangi  yang mendapat predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) 2017.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang banyak diminta untuk  menularkan ilmunya oleh daerah lain menjelaskan, hasil yang dicapai harus jelas dan sudah detail sehingga tidak ada lagi anggaran yang mubazir. "Konsep e-budgeting harus diimplementasikan, harus detail. Output harus jelas, harus dimatangkan dulu," jelasnya.

Apa yang dikatakan pria yang sering dipanggil Pakde Karwo ini tercermin dari banyaknya kabupaten/kota  di Jawa Timur yang meraih predikat BB.  Selain Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi yang meraih predikat A, ada 11 kabupaten/Kota yang meraih predikat BB. Kesebalas pemda dimaksud adalah Kabupaten Bondowoso, kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Blitar. Selain itu ada 22 kabupaten/kota yang mendapat predikat B.

Komentar Anda

Berita Terkini