|

Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 98 dari 180 Negara


FaktaNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 yang stagnan pada skor 37 dari angka tertinggi 100. Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. ‎Bahkan Indonesia disalib Timor Leste yang  pada 2016 berada di angka 35 dan kini naik menjadi 38.

Kekecewaan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief. IPK Indonesia tahun 2017 itu sebelumnya dirilis oleh Transperancy International Indonesia (TII), Kamis (22/2/2018). TII menyatakan, IPK Indonesia tahun 2017 stagnan pada skor 37 dari angka tertinggi 100.

Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia bahkan disalib Timor Leste, yang pada 2016 berada di angka 35, kini naik menjadi 38.

Menilik hasil survei itu, pemberantasan korupsi di Indonesia seakan jalan di tempat. Namun, kata Laode, berdasarkan survei TII ini, IPK Indonesia yang stagnan disebabkan masih tingginya angka korupsi di sektor politik dan sektor penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

"Pertama-tama agak kecewa dengan hasil yang tidak bertambah, tapi setelah diteliti lebih dalam yang menyebabkan indeks persepsi Indonesia tidak naik adalah pertama korupsi di sektor politik yang masih dianggap sangat korup dan korupsi di sektor penegakan hukum yang dianggap masih sangat korup," ungkap Laode saat dikonfirmasi, Kamis (22/2/2018). 

Dikatakan Laode, korupsi di dua sektor ini masih menjadi pekerjaan rumah seluruh elemen. Sebab, dua sektor ini yang secara konsisten menyebabkan IPK Indonesia tak dapat meningkat secara signifikan.

"Dua hal itu yang selalu konsisten rendah dari tahun ke tahun," ucapnya.

Selain itu, sambung Lode, terdapat komponen baru yang disurvei untuk menentukan skor IPK tahun ini. Komponen baru itu, yakni  “Variety Democracy Project”.

Komponen tersebut membuat nilai pembagi untuk menentukan skor IPK semakin bertambah dan membuat IPK Indonesia stagnan."Tahun sebelumnya tidak dipakai sehingga pembaginya menjadi banyak dan berakibat pada stagnannya index Indonesia pada skor 37," terang dia.

Di sisi lain, TII dalam surveinya menyebut kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK menyumbang peningkatan skor IPK Indonesia. Namun, TII menyebut kerja-kerja yang dilakukan KPK mendapat perlawanan dari pemerintah dan parlemen.

"Oleh karena itu dukungan yang sungguh-sungguh dari parlemen dan Pemerintah sangat dibutuhkan jika mau melihat kenaikan signifikan indeks persepsi korupsi di Indonesia," pungkas Laode. Jurnas
Komentar Anda

Berita Terkini