"Ada isu misskoordinasi juga di internal Pemerintah antara Menteri Pertanian dan Bulog," ungkap dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (08/02/2018).
Sebenarnya, terang dia, gejala kenaikan harga beras sudah lama terlihat sejak bulan November.
"Tapi persiapan kurang. Imbasnya kalau impor beras jelas akan merugikan petani. Sekarang dibeberapa daerah mulai masa tanam tapi pasar nanti diguyur beras impor. Mana ada petani yang mau tanam padi? Harga gabah dalam 1 bulan ke depan pasti jatuh disaat petani panen," tandas dia.
Menurutnya, Pemerintah perlu melihat bahwa nilai tukar petani dalam 1 tahun terakhir bisa dikatakan stagnan karena berada dikisaran 101-103.
Sementara upah buruh tani riil terus turun menunjukkan bahwa laju inflasi lebih tinggi dari kenaikan pendapatan yang diterima buruh tani, sambungnya.
"Ini indikator kesejahteraan petani sudah memburuk. Apalagi beras impor masuk," ujar dia.
Padahal, kata dia, bulan Maret nanti produksi beras prediksi Kementan mencapai puncaknya.
Pada Maret 2018 produksi padi diprediksi kembali meningkat sebesar 11,9 juta ton GKG , dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton dan konsumsi 2,5 juta ton.
"Artinya surplus 4,971 ton," terang dia.
Dijelaskannya, dari jumlah tersebut terdiri dari lahan panen di Jawa Barat seluas 222.186 hektar, Jawa Tengah 335.723 hektar, Jawa Timur 237.626 hektar dan provinsi lainnya 842.856 hektar dengan total luas wilayah panen mencapai 1.638.391 hektar. Itu data kementan.
Sebaiknya, saran dia, soal data neraca pangan khususnya produksi beras sebaiknya diintegrasikan dibawah kewenangan BPS sebagai satu-satunya pusat data yang kredibel.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah sebaiknya mempersiapkan stok ketersediaan pangan dengan matang termasuk menghadapi cuaca buruk.
"Di sini peran Bulog harus dioptimalkan sebagai buffer stock. Ketiga, jika pasokan memang terbukti surplus artinya ada potensi rente atau mafia beras bermain marjin dengan menahan stok di pasar. Perkuat satgas pangan untuk tindak oknum yang bermain pasokan," sarannya. (Ts)
