FaktaNews.id - KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT), khususnya terhadap calon kepala daerah (Cakada). Langkah tersebut dikritik keras Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Fahri menilai, langkah OTT yang dilakukan KPK tidak menghilangkan perilaku korupsi.
"Kalau saya KPK itu sudah salah sih yah, dari ujung ke ujung dengan segala maaf. Jadi saya menganggap KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi, kaya sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi Pilkada, itu anu berburu di kebun binatang, enggak ada guna enggak ada manfaatnya, dia akan membuat drama-drama. Seolah-olah efek jera, bohong itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Karena tidak ada manfaat, Fahri mengusulkan agar KPK menempuh dua cara, yakni metode Hongkong atau Korea Selatan.
"Metode Hongkong itu adalah KPK adalah lembaga investigatif. Sudah titik, jangan menuntut. Jangan dia macam-macam kaya sekarang," ujar dia.
Sementara itu, kata dia, negara bisa memakai metode yang dipakai Korea Selatan ketika KPK tidak memunculkan manfaat. Seperti di Korsel, KPK bisa diubah sebagai lembaga yang menerima komplain.
"Ini luar biasa mantan presiden, semua masuk penjara, dikejar sama dia (KPK Korsel). Tapi ekonomi jadi lesu kelas menengah berontak, dia bilang itu bubarkan. Akhirnya digabung dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, KPK-nya digabung dengan LPSK-nya," tandas dia.
Sebelumnya Bupati Subang Imas Aryumningsih, terjaring OTT pada Rabu (14/2/2018) ini. Dia terjaring OTT atas dugaan suap perizinan di Kabupaten Subang. Imas merupakan calon bupati incumbent dalam Pilkada serentak 2018.
KPK juga menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli pada Sabtu (3/2/2018). Nyono terjaring OTT atas dugaan suap dana kesehatan. Nyono akan mencalonkan diri kembali sebagai bupati Jombang untuk kedua kalinya.
KPK juga menggelar OTT terhadap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae pada Minggu (11/2/2018). Marianus mencalonkan diri sebagai gubernur NTT.(yn/teropongsenayan)
