Bamsoet, sapaan akrabnya, mendesak agar Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menindak tegas akun-akun tersebut.
"Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik," kata Bamsoet, Rabu (14/2/2018).
Bambang juga berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu untuk membahas persoalan tersebut dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral.
Meski begitu, Bamsoet meminta BSSN bersikap objektif dalam menindak penyebar fitnah, berita hoax dan hate speech di media sosial melalui proses hukum yang berlaku.
Ia mengimbau masyarakat menggunakan akun media sosial secara bijak dan melaporkan akun-akun yang menyebarkan fitnah, berita hoax dan hate speech.
"Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian," tegas Bamsoet.
Selain itu, politikus Partai Golkar itu menyarankan agar pemerintah melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital.
"Mengingat budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia," kata Bambang.
Setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi korban hoax, kini kasus itu menyasar ke Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Presiden Indonesia kelima itu terkena hoax dari situs sebuah media online yang menyebutkan, "Megawati Minta Pemerintah Tiadakan Adzan di Masjid, Karena Suaranya Berisik". Teropongsenayan
